DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 di sidang paripurna DPRD Bali yang dipimpin Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama, Senin (27/3/2023). Dalam LKPJ yang dibacakan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati (Cok Ace), terungkap Pendapatan Daerah Provinsi Bali terealisasi 105,51 persen.
Gubernur menyebut pada tahun 2022 perekonomian Bali tumbuh positif sebesar 4,84 persen. Pemulihan ekonomi pertama kali melalui pertemuan puncak Presidensi G-20 pada 15-16 November 2022. Pemerintah pusat menyiapkan infrastruktur dan sarana-prasarana pendukung Presidensi G-20 dengan anggaran lebih dari Rp800 miliar dari APBN. Persentase penduduk miskin di Bali sebesar 4,53 persen, menurun dibandingkan tahun 2021 yang 4,72 persen, terendah di antara provinsi lain di Tanah Air.
Pendapatan Daerah yang direncanakan Rp5,596 triliun lebih terealisasi Rp5,905 triliun lebih atau 105,51 persen. Belanja Daerah yang direncanakan Rp7,541 triliun lebih terealisasi Rp6,749 triliun lebih atau 89,49 persen. Pembiayaan Daerah setelah perubahan direncanakan Rp1,945 triliun lebih realisasinya Rp1,193 triliun lebih atau 61,37 persen. Terdapat Silpa sebesar Rp349,708 miliar lebih.
“Silpa sepenuhnya adalah Silpa terikat, di antaranya Rp215 miliar anggaran dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang belum terealisasi, dan kas BLUD sebesar Rp57 miliar,” jelasnya.
Mengenai pencapaian pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis, Gubernur menyebut tetap berjalan meski dalam situasi pandemi Covid-19. Sampai akhir tahun 2022, yang sedang dan telah diselesaikan antara lain Program Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih secara terintegrasi. Total anggaran yang diperlukan Rp911 miliar, dengan APBN Kementerian PUPR sebesar Rp428 miliar dan APBD Provinsi Bali sebesar Rp483 miliar.
Pembangunan jalan shortcut Singaraja-Mengwi, sampai Desember 2022 selesai di titik 3-8. Selanjutnya akan dilanjutkan di titik 9-10, dan tahun 2024-2025 di titik 11-12. Total anggaran yang diperlukan Rp1,6 triliun, untuk pembebasan lahan sekitar Rp500 miliar dari APBD Provinsi Bali, dan Rp1,1 triliun dari APBN Kementerian PUPR.
“Untuk pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, saat ini terus berlangsung pembebasan lahan dan pematangan lahan dengan anggaran Rp1,5 triliun dan selesai Juni 2023. Pembangunan fisik di zona inti dengan anggaran Rp1 triliun direncanakan mulai tahun 2023,” paparnya.
Diuraikan juga pembangunan tiga pelabuhan sekaligus yakni Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan dengan total anggaran Rp563 miliar dari APBN Kementerian Perhubungan. Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng, dengan anggaran Rp450 miliar dari APBD Provinsi Bali, sedang berlangsung dan direncanakan selesai Agustus 2023.
“Pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali sepanjang 96 km, menghubungkan Gilimanuk-Mengwi yang sedang berlangsung, dengan anggaran sekitar Rp24 triliun yang bersumber dari investasi. Pengembangan Bali Maritime Tourism Hub Ultimate di dalam kawasan Pelabuhan Benoa dilakukan penataan zona pariwisata, dilaksanakan mulai tahun 2021 dan selesai tahun 2023,” ungkapnya.
Dibeberkan juga program berjalan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang melaksanakan lima program dalam 26 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp67,732 miliar. Realisasi fisik 100 persen, dan realisasi keuangan 94,16 persen. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan dua program dalam empat kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp10,922 miliar. Realisasi fisik 100 persen, dan realisasi keuangan 99,24 persen.
“Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, demikian secara garis besar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022,” pungkas Wakil Gubernur Cok Ace. hen
