Pemuda Inisiator Penggerak Perubahan dengan Pengawasan Partisipatif

  • Whatsapp
BAWASLU Bangli melangsungkan sosialisasi pengawasan partisipatif di Waterboom Sidembunut, Bangli, Kamis (10/6). Foto: gia
BAWASLU Bangli melangsungkan sosialisasi pengawasan partisipatif di Waterboom Sidembunut, Bangli, Kamis (10/6). Foto: gia

BANGLI – Bawaslu Bangli melangsungkan sosialisasi pengawasan partisipatif di Waterboom Sidembunut, Bangli, Kamis (10/6/2021). Kali ini yang disasar adalah para pemilih pemula dari kelompok teruna-teruni dan pelajar SMA yang ada di Bangli.

Komisioner Bawaslu Bali, I Wayan Widyardana, sebagai narasumber dalam sosialisasi itu mengatakan, kualitas pemilu yang baik harus didukung partisipasi masyarakat, yang tercipta dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Partisipasi yang dimaksud bukan hanya sebatas pada saat masyarakat datang ke TPS, melainkan masyarakat juga secara aktif ikut mengawal proses perjalanan pemilu.

Bacaan Lainnya

Mencermati Undang-Undang 7/2017, kata dia, Bawaslu berkewajiban untuk membangun dan meningkatkan pengawas partisipatif. Program ini merupakan program prioritas Presiden yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan akan selalu ada serta terus dikembangkan oleh Bawaslu, baik saat pemilu maupun tidak ada pelaksanaan pemilu.

Gerakan pengawasaan pemilu partisipatif ini, terangnya, tujuan sebenarnya ingin mengembalikan roh pemilu sebagai hak konstitusional itu sendiri. Bawaslu ingin menyadarkan setiap insan di masyarakat bahwa pemilu itu tidak eksklusif, tidak hanya milik penyelenggara pemilu atau peserta pemilu, melainkan milik rakyat juga. Artinya, sebenarnya dalam proses pemilu ada hak setiap warga negara.

Baca juga :  Bupati Gianyar Serahkan Rp1,45 Miliar Bantuan Bencana di Lima Pura

“Jangan sampai ketika proses elektoral yang terjadi setiap lima tahun ini, hak masyarakat dimainkan oleh orang yang berkepentingan sesaat, yang mengakibatkan proses pemilu tercederai,” pesannya.

Lebih jauh diutarakan, Bawaslu ingin meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di bidang pengawasan. Program ini berbeda sedikit dengan program di KPU, yang mengukur partisipasi masyarakat dari sisi kuantitas. Ketika makin banyak orang yang datang ke TPS, maka partisipasinya tinggi. Sementara Bawaslu mengukurnya dari apakah orang yang datang ke TPS betul-betul murni menggunakan hak pilih atas kesadaran politiknya sendiri, atau karena atas dorongan pihak lain, sehingga terpaksa memilih calon, bahkan datang ke TPS, hanya karena uang.

“Jadi, partisipasi yang kami inginkan adalah ketika pola kesadaran yang ada di masyarakat benar-benar timbul dari hati. Terlebih kesadaran yang timbul memberi kontribusi bagi penyelengara pemilu,” urai Kordiv Pengawasan Bawaslu Bali itu.

Latar belakang Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif, kata dia, karena keterbatasan personel Bawaslu itu sendiri. Ketika proses pemilu berjalan, personel Bawaslu tidak bisa menjangkau ke daerah sampai pelosok. Dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat, Bawaslu berharap setidaknya masyarakat bisa menolak hal-hal yang bisa mencederai demokrasi. Selanjutnya menularkan ke banyak orang, dan idealnya melapor ke Bawaslu ketika ada pelanggaran yang dilihat langsung oleh masyarakat.

Satu komponen masyarakat yang disasar dalam pengawasan partisipatif, jelasnya, adalah pemilih pemula yang juga kaum milenial. Dia mengingatkan dalam sejarah perubahan bangsa ini terjadi selalu diinisiasi anak muda. Sumpah Pemuda tahun 1928, kemudian tahun 1966 usai peristiwa Gerakan 30 September 1965 terjadi, yang menginisiasi perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru juga anak muda.

Baca juga :  Usai Melahirkan, Warga Desa Abang Positif Covid-19, Termasuk KK Miskin, Perbekel Ketuk Hati Donatur

“Artinya apa? Anak-anak muda ini mempunyai idealisme dan juga mempunyai power (kekuatan) yang luar biasa untuk mengubah keadaan bangsa ini,” pungkasnya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.