Pemprov NTB Harus Terdepan Atasi Gejolak Sosial Lotim, Kabupaten Lain Ikut Terdampak

  • Whatsapp
Rachmat Hidayat. Foto: rul
Rachmat Hidayat. Foto: rul

MATARAM – Pemprov NTB diingatkan tidak lepas tangan menyusul ada gejolak sosial yang terus meningkat gegara beredarnya video ceramah agama di Lombok Timur (Lotim). Menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada Pemkab Lombok Timur dinilai tidak tepat, karena eskalasi konflik merembet ke kabupaten/kota lain di Pulau Lombok.

“Gejolak sosial yang terjadi sudah lintas kabupaten/kota. Kami ingin Pemprov NTB hadir untuk turut mengambil peran menyiapkan solusi,” kata anggota Komisi VIII DPR RI, Rachmat Hidayat, Jumat (7/1/2022).

Bacaan Lainnya

Merujuk UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dia berujar pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat memiliki tanggung jawab mengatasi permasalahan yang eskalasinya lintas kabupaten/kota. Momentum menyelesaikan konflik sosial di Lotim dipandang tak akan datang dua kali, karena itu Pemprov NTB harus segera turun tangan menangani.

“Bukan hanya di Lombok Timur, sekarang eskalasinya sudah ke Lombok Tengah. Aksi-aksi unjuk rasa bahkan terjadi di Kota Mataram,” sergah mantan Wakil Ketua DPRD NTB itu.

Selaku wakil rakyat, Rachmat mengaku sepanjang hari kemarin berada di Lombok Timur untuk turun menenangkan masyarakat. Dia minta masyarakat memercayakan sepenuhnya penanganan seluruh kejadian tersebut kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Penyelesaian yang komprehensif dan tuntas dirasa jadi keharusan, sehingga persoalan ini tidak menjadi semacam “bara dalam sekam” yang bisa memicu insiden serupa kemudian hari.

Baca juga :  101 Orang Terima SK PPPK di Pemkab Buleleng

Mengingat eskalasi yang terjadi, Rachmat menekankan, menyerahkan penyelesaian persoalan sepenuhnya kepada Pemkab Lombok Timur sebagai pilihan tidak bijak. Demikian halnya menyerahkan sepenuhnya persoalan kepada jajaran Polda NTB juga tidak tepat. Gejolak sosial tidak bisa sepenuhnya dituntaskan dengan pendekatan keamanan, karena itu Pemprov NTB yang memiliki pranata dan perangkat penanganan permasalahan sosial yang lengkap, wajib turun tangan.

“Pemprov NTB harus berada di garda terdepan. Mengharapkan penyelesaian persoalan dengan pendekatan keamanan, sama saja menghadap-hadapkan aparat kepolisian dan TNI dengan rakyat,” serunya.

Seyogianya, menurut dia, posisi aparat keamanan membantu pemerintah daerah. Karena itu, peran strategis menyelesaikan permasalahan ada pada Pemprov NTB. Saat ini semua pihak berpacu dengan waktu, dan gejolak sosial ini harus segera diatasi hingga tuntas. Penyelesaian berlarut-larut akan membuat mahal harga yang harus dibayar NTB.

Rachmat mengingatkan, NTB akan menjadi tuan rumah event balap motor MotoGP. Tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika akan digelar pada 11-13 Februari, dengan semua pembalap akan hadir pada latihan resmi tersebut. Kemudian race (balapan) utama akan digelar sebulan, tepatnya pada 20 Maret.

Setelah itu NTB masih jadi tuan rumah event internasional yang lain, seperti balap motocross paling bergengsi di dunia yakni MXGP pada tengah tahun. Lanjut pada akhir tahun akan ada World Superbike, yang akan mengarahkan perhatian seluruh dunia ke NTB.

Baca juga :  Demokrat Jembrana Bentengi Kepemimpinan AHY

Event-event internasional itu, lugasnya, tak boleh gagal hanya karena stigma NTB adalah daerah tidak kondusif. Makanya Pemprov NTB diminta tak menyia-nyiakan momentum menyelesaikan gejolak sosial yang terjadi secepatnya. Apalagi pekan depan Presiden Joko Widodo diagendakan berkunjung dan melihat kesiapan NTB sebagai tuan rumah MotoGP. “Jangan sampai masalah ini melebar ke mana-mana, NTB milik kita semua. Karena itu NTB kita jaga bersama-sama,” ajaknya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.