Pemkab Tabanan Tak Mampu Tambah Anggaran Pilkada, KPU Bali Minta Fatwa ke Kemendagri

  • Whatsapp
I Dewa Agung Lidartawan. Foto: gus hendra
I Dewa Agung Lidartawan. Foto: gus hendra

TABANAN – Persiapan Pilkada Tabanan kemungkinan tersendat karena KPU Tabanan kekurangan anggaran melanjutkan tahapan yang sempat ditunda akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, Pemkab Tabanan tidak mampu lagi memberi tambahan karena anggaran tersedot untuk mengatasi pandemi.

Sekda Tabanan, I Gede Susila, bahkan terang-terangan minta KPU Tabanan mampu mengolah dana dari hibah yang sudah diberi sebelumnya. “Anggaran yang ada memang sangat terbatas. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sebagian di antaranya untuk itu,” sebutnya, Selasa (9/6/2020).

Kata dia, Pemkab Tabanan dalam situasi seperti saat ini juga belum bisa memaksakan untuk menambah lagi anggaran pilkada, dari sebelumnya yang hanya disetujui Rp25 miliar. “Habis mau bagaimana lagi? Saya yakin KPU Tabanan mampu mengolah anggaran tersebut untuk pelaksanaan pilkada,” lugasnya bernada pasrah.

Baca juga :  Demo Tanpa Masker Cederai Upaya Pemulihan Pariwisata, Parlemen Minta Aparat Sikapi Serius

Untuk diketahui, KPU Tabanan berencana menambah sebanyak 351 TPS untuk Pilkada Tabanan. Penambahan TPS sebanyak itu, kata Ketua KPU Tabanan, I Gede Putu Weda Subawa, sebagai konsekuensi dampak pandemi. “KPU juga harus menganggarkan untuk pengadaan APD sesuai dengan
protokol kesehatan. Hal itu sesuai instruksi KPU RI yang per TPS dibatasi 500 orang pemilih,” ungkapnya.

Jika dipetakan, lanjutnya, di Tabanan dengan jumlah maksimal 500 pemilih per TPS, maka memerlukan tambahan 351 TPS dari sebelumnya 785 TPS. Penambahan TPS maupun APD, jika dilakukan perhitungan kembali, maka memerlukan anggaran Rp35,9 miliar. “Namun, kami diminta rasionalisasi, sehingga hanya 32,4 miliar. Dari jumlah tersebut, baru disetujui 25 miliar sesuai NPHD, berarti masih kekurangan 7,4 miliar,” imbuhnya.

Baca juga :  Antisipasi Covid 19, Penyemprotan Desinfektan Serentak di Tujuh Kecamatan

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, yang dimintai komentar persoalan di Tabanan, berkata sebelumnya Sekda Susila sempat menjanjikan kepada KPU Tabanan tambahan Rp5 miliar dari hibah Rp25 miliar itu. Jadi, KPU Tabanan hanya minta tambahan Rp2 miliar sisanya. Namun, janji itu tak pernah direalisasikan.  

“Makanya tahap awal itu rekan di KPU Tabanan bilang anggarannya cukup untuk melanjutkan tahapan, karena menyangka pasti diberi tambahan Rp5 miliar itu oleh Sekda. Jadi, kalau butuhnya Rp32 miliar, kan sisanya cuma Rp2 miliar. Berhubung sampai kemarin tidak diberi, ya jadi tambahannya sekitar Rp7 miliar,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut, Lidartawan bilang akan melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kekurangan anggarannya. Dia mengutip pernyataan Kemendagri bahwa kekurangan dana pilkada bisa diusahakan oleh pemda dengan memakai anggaran belanja tidak terduga. Jika tidak bisa juga, nanti pemerintah pusat akan menanggulangi. “Kami akan minta fatwa ke Mendagri soal ini. Tapi Pak Dirga, Ketua DPRD Tabanan, bilang ke kami akan bicara dengan Bupati untuk kekurangannya. Sebab, kalau daerah lain bisa, kenapa Tabanan tidak bisa?” ulasnya.

Baca juga :  Kenaikan Honor PPK-PPS karena Tanggung Jawab Besar

Kenapa tambahan anggaran sangat besar? Menurut Lidartawan, adanya kenaikan honor PPK dan PPS oleh Kementerian Keuangan cukup banyak menyita anggaran yang sudah ada. Belum lagi terkait protokol kesehatan menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara, plus disinfektan di TPS. “Tabanan itu paling banyak kecamatan dan desanya, tinggal dikalikan saja berapa PPK dan PPS-nya. Jadi wajar kalau penambahan anggaran mereka juga besar,” tandasnya. gap/hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.