Pemkab Jembrana Teken Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

  • Whatsapp
BUPATI Tamba didampingi Wabup Ipat saat menghadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Seluruh kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda se-Provinsi Bali, Senin (4/10/2021) di Denpasar. Foto: ist

JEMBRANA – Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, bersama Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Seluruh Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, unsur Forkopimda se-Provinsi Bali bertempat di Ruang Rapat Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (4/10/2021).

Rakor dipimpin Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI Alexander Marwata; didampingi Gubernur Bali, Wayan Koster; Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama. Rakor pencegahan korupsi pemerintah daerah yang dilaksanakan KPK RI untuk penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bacaan Lainnya

“Kita tentu sangat mendukung upaya optimalisasi pencegahan korupsi di Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana pada khususnya,” ungkap Bupati Tamba, setelah menandatangani Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Bali.

Lebih lanjut Bupati Tamba mengatakan, guna mencegah terjadinya tindakan korupsi di Pemkab Jembrana, pihaknya berharap KPK terus melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pemkab Jembrana. Penandatanganan dilakukan sebagai komitmen dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

Baca juga :  Bali Tambah 94 Pasien Sembuh Covid-19, Klungkung Terbanyak

“Ada delapan area intervensi KPK dalam koordinasi dan upaya pencegahan korupsi, yakni perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa,” jelasnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sangat mengapresiasi komitmen Gubernur Bali beserta jajaran Bupati/Wali Kota se-Bali dalam upaya pencegahan korupsi di pemerintahannya masing-masing. Dikatakannya, KPK akan selalu siap bersinergi dengan pemerintah daerah guna menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas korupsi.

“Kita punya Satgas yang akan terus melakukan koordinasi dan monitoring terkait pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Apalagi terhadap 8 area kegiatan pemerintahan tersebut di atas karena disana sangat rawan terjadi kasus korupsi,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, tidak sedikit pejabat negara dan pemerintahan yang terjerat kasus hukum di KPK karena bermasalah dalam melaksanakan tugas pada 8 area intervensi tersebut. “Sekali lagi, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus kita cegah bersama-sama,” tegas Alexander Marwata.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal; Kapolda Bali, Irjen Pol. Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra; Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ade T. Sutiawarman, beserta seluruh Bupati/Wali Kota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali. man

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.