SEJAK Sabtu (26/11/2022), jagat politik riuh gegara pernyataan Presiden Jokowi. Berbicara di hadapan puluhan ribu relawan Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, dia menyebut rambut putih jadi ciri pemimpin yang mikirin rakyat. Turbulensi politik seketika terjadi di tataran elite. PDIP meradang, Ganjar Pranowo yang identik rambut putih mendadak mengecat jadi hitam, Ridwan Kamil di medsos memposting seandainya rambut dia hitam, dan Anies memposting sedang potong rambut. Bagaimana respons Puan Maharani? “Banyak yang rambutnya putih,” kata Puan di Gedung DPR Senayan, Senin (28/11/2022) sambil berjalan ke ruangannya.
Melihat demikian kencangnya suara elite menanggapi, publik seakan tersadarkan betapa masih kuat Jokowi mempengaruhi preferensi politik. Bahkan, karena menilai ucapan Jokowi off side, PDIP sampai mengingatkan kembali capres dari PDIP diputuskan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum. Status Jokowi “cuma” kader yang naik singgasana karena disokong, dan diperjuangkan berdarah-darah, oleh PDIP.
Sebagai ilustrasi, survei Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas pemilih pemula pada Pilpres 2024 akan menjadikan calon presiden pilihan Jokowi sebagai referensi. Berdasarkan survei pada 24 September-7 Oktober 2022, ada 55,1 persen pemilih pemula bakal memilih atau mempertimbangkan capres yang dipilih Jokowi. 17,1 persen mengikuti sepenuhnya referensi Jokowi, 38 persen sebatas mempertimbangkan atau memikirkan apa referensi Jokowi. 62 persen pemilih pemula menganggap citra Jokowi baik, dan 14,7 persen responden merasa citra Jokowi sangat baik.
Dari kegaduhan ini, kita bisa melihat betapa terusiknya kalangan partai atau calon presiden potensial, terutama PDIP, yang habis-habisan promosi Puan Maharani. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sampai menuding ring 1 Jokowi mempengaruhi Jokowi untuk hadir di acara relawan. Alih-alih mengirim pesan Jokowi jangan ibarat “kacang lupa kulitnya”, Hasto justru memperlihatkan saat ini kader PDIP tidak termasuk ring satu Jokowi. Pula terang menunjukkan ada disparitas yang sulit didekatkan antara Jokowi dan Mega punya mau.
Publik bisa berdebat apakah Jokowi sedang mendorong atau mempromosikan Ganjar, yang rambutnya putih, atau tidak. Hanya, yang lebih seksi adalah bagaimana Jokowi, yang bukan ketua umum partai, mampu membuat simbol sekaligus gimmick politik. Situasi Jokowi mirip dengan apa dilakukan Soekarno ketika era tahun 1958-1962: jadi Presiden tapi tidak jadi pengendali satu kendaraan politik. Opsinya: buat kendaraan sendiri, atau gunakan kendaraan yang tersedia untuk posisi tawar ke kubu sekutu atau seteru.
Permainan wacana Jokowi jelas bagian dari membuka konsesi untuk melunakkan partai-partai koalisi agar sejalan dengan, atau sekurang-kurangnya tidak terang-terangan menentang, Jokowi. Alih-alih menekan agar segaris dengan PDIP, Jokowi malah memberi perlindungan kepada relawan atau siapapun yang bersuara membela Ganjar, dengan tujuan mencegah mereka menempuh jalan yang tidak bisa dia kontrol. Jokowi dapat nama, PDIP tidak kehilangan muka.
Yang jadi bahan pertanyaan, mengapa Mega dan Jokowi yang sejatinya kooperatif, belakangan kian sering terlihat kompetitif dalam memilih capres? Ketidaksepakatan itu antara lain didasarkan perbedaan kedua mitra dalam mengkalkulasi faktor waktu. Mega yang lahir di era revolusi kemerdekaan, ditindas politik oleh penguasa Orde Baru, jadi simbol reformasi, ketua partai terlama, dan segala atribut wah lainnya, terlihat mengutamakan pola kekuasaan pada masa hidupnya sendiri. Mega seakan percaya bahwa selama dia masih hidup, “sekadar” relawan tidak akan mengancam perjalanan dan ambisi politik dia dan trah Soekarno.
Di lain pihak, Jokowi yang naik ke puncak kekuasaan dengan minim relasi dan pengalaman di tataran elite, seperti didesak lingkaran dalam memikirkan kepentingan kelompok dalam jangka panjang. Di PDIP, Jokowi bukan primus inter pares karena kurang memiliki pendukung loyal dan terorganisir dibanding Puan Maharani misalnya. Dalam konteks itu, Jokowi dan kelompok Istana melihat relawan menjadi amunisi efektif di masa mendatang. Meski, secara langsung maupun tidak, menempatkan diri dalam posisi berseberangan dengan kubu Mega.
Lalu apakah Jokowi memanjakan relawan? Bisa jadi anggapan itu benar separuhnya. Yang paling tepat sepertinya Jokowi bergantung kepada relawan dalam usaha mempertahankan posisinya menghadapi kubu Mega. Pertama, relawan dengan infrastruktur sampai ke desa terbukti serius bekerja sejak 2014 memperjuangkan Jokowi. Kedua, relawan memiliki kemampuan mengerahkan massa sebagai unjuk dan bukti kekuatan, sebagaimana terjadi saat kampanye akbar Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Ketiga, relawan sampai kini masih dipandang sebagai kanal penyalur aspirasi pendukung Jokowi ketika PDIP, di saat-saat tertentu, berbantahan dengan Jokowi.
Bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Perubahan, dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, suka tidak suka mereka mesti “menyesuaikan diri” dengan wacana Jokowi, sekeras apapun mereka ingin menolak atau membantah. Apalagi elite Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Nasdem di tiga koalisi itu masih berstatus pembantu Presiden Jokowi, yang efektif berkuasa sampai Oktober 2024. Permainan simbolik Jokowi dengan istilah “pemimpin rambut putih”, jelas menunjukkan tak gentar berhadapan dengan PDIP sebagai partai pemenang dua kali Pemilu. Kalau dengan PDIP saja berani, apalagi dengan partai lain yang tidak sekuat dan berpengalaman seperti PDIP?
Hanya, secerdik apapun Jokowi berwacana, semua kembali kepada rasionalitas pemilih kelak. Pemilu Serentak 2024 masih lama, pelbagai kemungkinan, sampai tsunami politik, masih sangat dapat terjadi. Sejarah pula yang akan mencatat apakah wacana “pemimpin rambut putih” akan jadi selisih simbolik Jokowi versus Mega, ataukah sekadar alat konsensi belaka yang berujung sama-sama gembira buat keduanya? Bersama kita nantikan. Gus Hendra
