Pemilih Besar, KPU Lotim Bagi 183 Klaster untuk Bimtek KPPS, Difabel Wajib Dilayani Tanpa Antre

KOORDINATOR Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Lotim, Taharuddin (dua kanan), saat sosialisasi kepada penyandang difabel di wilayah Lotim, Jumat (26/1/2024). Foto: ist

POSMERDEKA.COM, LOTIM – KPU Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengumpulkan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan bendahara di wilayah Lotim di KPU Lotim, Jumat (26/1/2024).

Pemanggilan dilakukan untuk koordinasi kesiapan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi semua KPPS di wilayah terpadat penduduk di Provinsi NTB tersebut. Jumlah TPS di Lotim sebanyak 4.010 titik yang tersebar di 254 desa dan 21 kecamatan, dengan jumlah pemilih sebanyak 985.385 orang, terbesar di Provinsi NTB.

Bacaan Lainnya

Ketua Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Lotim, Taharuddin, mengatakan, KPU perlu memberi pemahaman kepada ketua PPK dan bendahara, agar kegiatan bimtek KPPS yang akan dimulai pada Sabtu (27/1/2024) dan Minggu (28/1/2024) dapat berjalan lancar.

Dengan jumlah pemilih terbanyak di NTB, KPU harus membagi bimtek KPPS menjadi 183 klaster dengan total 28.070 KPPS di 28 titik untuk 4.010 TPS. “Dengan pembagian kluster ini, pembekalan tugas anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024 diharapkan bisa fokus dan tepat sasaran,” ujar Taharuddin.

Dari jumlah klaster tersebut, sambungnya, Kecamatan Masbagik menjadi yang paling banyak klaster untuk pelaksanaan bimtek, mencapai 10 klaster. Bimtek akan difokuskan pada pemberian pengetahuan pungut, hitung dan rekapitulasi suara kepada KPPS yang dilantik serentak pada Kamis (25/1/2024).

Baca juga :  Anggaran Terbatas, Jalan Lingkar Nusa Penida Belum Terwujud

Lebih jauh disampaikan, KPU Lotim perlu melakukan persiapan tentang tugas pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS saat bertugas di TPS. Yang paling utama dari sisi pendanaan. Sebab, pelaksanaan perhitungan suara tertuang dalam Bab 3 pasal 6 sampai pasal 9 UU Pemilu Nomor 7/2017 tentang persiapan pemungutan suara pada keseluruhan mulai dari persiapan TPS sampai dengan akhir rekapan di TPS.

Salah satu tugas PPK, PPS dan KPPS yaitu membagikan undangan kepada para pemilih. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan mendapat sanksi sesuai pasal 533 UU Pemilu.

Terkait antisipasi kawasan blank spot atau kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak terlingkupi sinyal komunikasi, Taharuddin mendaku sejauh ini sudah melakukan antisipasi terkait penghitungan suara secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Ada beberapa titik yang dipetakan, sekitar Suela ada tiga titik, pinggiran Kecamatan Jerowaru ada empat titik, dan di Kecamatan Sambelia ada lima titik.

“Untuk di Lotim, tidak semua wilayah masuk kawasan blank spot, karena hanya ada beberapa titik saja. Kami sudah simulasi saat proses rekrutmen anggota KPU dan badan ad hoc melalui aplikasi SIAKBA beberapa waktu lalu. Gangguan sinyal hanya pada waktu tertentu, tapi jika saat jam 10 malam ke atas titik kerawanan blank spot normal,” paparnya. “Insya Allah, untuk Sirekap kami sudah antisipasi dan akan kami back up kinerja mereka,” janjinya.

Baca juga :  Pak Giri Ladeni Tantangan Eksternal

Menyinggung jumlah difabel di Lotim, Taharuddin mengaku meningkat bila dibandingkan pemilu sebelumnya. Tercatat jumlah difabel pada Pemilu 2024 sekitar 3.000 orang yang terdaftar dalam DPT. Dia minta para KPPS untuk memberi ruang paling pertama dan tanpa antrean kepada para kaum difabel untuk memilih di TPS.

“Yang pasti, untuk kaum difabel di Lotim kami minta dilayani ekstra tanpa antrean. Itu sudah kami tekankan kepada semua KPPS. Ini juga kami beri arahan tadi kepada ketua PPK untuk diingatkan saat bimtek,” lugasnya menandaskan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.