MATARAM – Wakil Ketua DPD PDIP NTB, H.W. Musyafirin, menuding batalnya pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa yang digagas Gubernur Zulkieflimansyah sejak tahun 2018, dipicu keteledoran Pemprov NTB dalam menunjuk menunjuk perusahaan mitra untuk studi kelayakan, PT Nabil Surya Persada. Padahal, Musyaifirin selaku Bupati Sumbawa Barat (KSB), sudah menawarkan agar Pemprov menggandeng perusahaan asal Korea Selatan (Korsel). Sayang, saran itu tidak diindahkan.
“Saya sudah dua kali ke Korsel untuk bertemu dengan perusahaan yang melakukan kajian awal mengenai rencana pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa. Tapi saya kaget, tiba-tiba Pemprov menunjuk dan membuat MoU dengan PT Nabil Surya Persada, ya saya diam,” ketusnya, Selasa (30/8/2022).
Menurut Bupati dua periode itu, dia memberi masukan terkait skema perusahaan Korsel yang sedari awal melakukan kajian awal atas rencana pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa. Terlebih biaya yang dibutuhkan melakukan studi kelayakan hanya sekitar Rp50 miliar, tapi bisa berkurang sampai Rp10 miliar dengan hanya melakukan kajian teknis.
Dia mengklaim bukan tidak setuju rencana pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa, tapi cara yang ditempuh Pemprov seharusnya diperbaiki. Ketika ada perusahaan, meski berstatus nasional dan mengiming-imingi gratis soal biaya FS, harusnya Pemprov berpikir dengan cermat. Bukan lantas diiyakan.
“Sikap kayak gitu, yang langsung ada MoU-nya dengan Gubernur tanpa ada kroscek, itu yangenggak baik. Padahal jika jadi jembatan ini, akan sangat memberi manfaat bagi masyarakat di wilayah Pulau Sumbawa,” ujarnya dengan nada kesal.
Untuk diketahui, dalam proposal FS jembatan Lombok-Sumbawa, PT Nabil Surya Persada menggandeng PT Krakatau Konsultan yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Engineering. Selanjutnya, PT Krakatau Konsultan juga mengajak dan berkoordinasi dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT). Hasil pra studi kelayakan atau pra-FS yang dilakukan konsultan dari Korea, biaya konstruksi pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa antara Rp850 miliar sampai Rp1 triliun per kilometer.
Karena panjang jembatan 16,5 kilometer, maka total biaya konstruksi paling sedikit Rp17 triliun. Jika ditambah dengan aksesorisnya, butuh biaya sekitar Rp20 triliun.
“Intinya, semua biaya itu bisa dicukupi bantuan pusat dan APBD Provinsi NTB, asal jembatan Lombok-Sumbawa masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023. Tapi, jika enggak, bagaimana pusat juga mau ikut bantu pembiayaan?” tandasnya. rul
