Pelantikan Kepala Daerah Tanpa Berhadapan Langsung, Peserta Dibatasi Maksimal 25 Orang

  • Whatsapp
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen

DENPASAR – Para paslon terpilih hasil Pilkada 2020, termasuk enam kabupaten/kota di Bali, tidak lagi dilantik dengan tatap muka atau berhadapan secara langsung. Karena kondisi pandemi Covid-19, mereka akan dilantik secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Penegasan itu disampaikan Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Rabu (17/2/2021) mengutip surat dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam surat bertanggal 15 Februari yang ditandatangani Dirjen Otda, Akmal Malik, itu ditujukan kepada sejumlah gubernur yang di daerahnya melaksanakan Pilkada 2020 untuk kabupaten/kota. Menimbang kondisi darurat akibat wabah penyakit Covid-19, pelaksanaan pelantikan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilakukan secara virtual melalui video konferensi. Instruksi tersebut merujuk sejumlah peraturan teknis dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Bacaan Lainnya

Bagi daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya pada Februari 2021 yang tidak ada sengketa perkara di Mahkamah Konstitusi (MK), atau daerah yang ada sengketa tapi sudah ada putusan MK pada 15-16 Februari untuk tidak dilanjutkan perkaranya, maka pelantikan dilakukan gubernur pada minggu keempat Februari 2021 secara virtual. Tambahannya, tetap dengan mematuhi penerapan prokes secara ketat. Kepada gubernur, ketua DPRD kabupaten/kota, dan ketua KPU kabupaten/kota untuk mempercepat proses pengusulan pengesahan pengangkatan kepala daerah tersebut agar dapat dilantik bersama-sama.

Baca juga :  Menuju New Normal Life, Staf Pelayanan Kantor Desa Gunakan Face Shield

Dalam surat itu juga dijelaskan teknis pelantikannya. Gubernur tetap berada di kantornya, sedangkan kepala daerah yang dilantik berada di daerah masing-masing dengan mengenakan pakaian dan atribut lengkap. Masing-masing didampingi dengan rohaniawan sesuai agama masing-masing. Berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan dan pakta integritas yang ditandatangani kepala daerah terpilih, dikirim ke gubernur untuk ditandatangani.

“Untuk menerapkan prokes, jumlah kehadiran para pihak secara fisik di tempat pelantikan paling banyak 25 orang. Para keluarga inti yakni istri/suami dan anak calon terpilih tetap diundang dengan memperhatikan penjarakan fisik selama pelantikan berlangsung,” terang Lidartawan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.