POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Daftar pemilih yang akurat menjadi pijakan awal proses demokrasi yang adil. Jika di tahapan ini keliru, seluruh proses kontestasi politik akan cacat secara sistemik. Begitu pula dengan legitimasi pemenangnya. Pandangan itu disampaikan Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, usai mengikuti rapat koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang digelar daring oleh Bawaslu Republik Indonesia, Senin (16/6/2025).
Ariyani menguraikan, PDPB yang akurat adalah titik mula dari proses demokrasi berkualitas dan adil. Seluruh proses hajatan politik seperti Pemilu dan Pilkada, termasuk keabsahan hasil akhirnya, akan tercederai bila di tahapan PDPB keliru. Pengawasan Bawaslu tidak bisa hanya sekadar mengecek daftar dalam formulir laporan.
“Sering saya tekankan ke teman-teman pengawas, jangan hanya duduk di balik meja. Demokrasi itu tidak hidup di layar laptop atau dalam rapat daring, demokrasi hidup di banjar, di gang kecil, di sekolah, di tempat-tempat warga berkumpul. Kita harus ada di sana,” terangnya.
Lebih jauh disampaikan, pengawasan PDPB bukan hanya kegiatan teknokratis, tapi menyangkut hak dasar warga negara. Ada pemilih pemula yang belum tahu cara memastikan namanya masuk daftar, ada warga difabel yang tak pernah dikunjungi, ada mereka yang sudah meninggal tapi tetap tercatat. Pula ada pensiunan TNI/Polri yang hak suaranya kembali diperhitungkan.
“Jika satu saja hak warga terabaikan karena data tak diperbarui, itu berarti ada ruang demokrasi yang kita biarkan kosong. Kita gagal hadir sebagai penjaga keadilan,” lugasnya mengingatkan.
Pengawasan hari ini, sambungnya, tidak bisa lagi bersandar pada pendekatan birokratis konvensional. Harus ada transformasi cara pandang dari pengawasan yang bersifat pengendalian, menjadi pengawasan yang bersifat pemberdayaan. Dia minta masyarakat jangan dilihat sebagai objek yang perlu diawasi, tapi sebagai mitra yang punya kekuatan untuk turut mengawasi. “Kita butuh lebih banyak telinga dan mata rakyat dalam kerja-kerja ini,” bebernya.
Dalam semua proses itu, dia menilai keterbukaan informasi juga menjadi kunci. Tidak cukup jika Bawaslu hanya bekerja diam-diam. Hasil pengawasan harus dibuka, disampaikan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat. “Demokrasi tidak boleh dikelola dalam sunyi. Semakin terbuka kita bicara ke publik, semakin besar kepercayaan yang tumbuh,” ungkapnya menandaskan. hen
