DENPASAR – Banyak usulan tampaknya akan mewarnai jalannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PB PBSI yang digelar mulai Jumat (16/12/2022) hingga Sabtu (17/12/2022) besok. Salah satunya, pembagian divisi sebagaimana diusulkan para peserta/pemain yang berlaga pada Kejurnas PBSI 2022.
Selain itu, Ketua Umum Pengprov PBSI Bali I Wayan Winurjaya, S.E, juga akan ngotot mengusulkan tidak ada batasan usia pemain yang berlaga pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
”Kami ingin PBSI mengacu induk organisasi bulutangkis Asia (BAC) dan federasi bulutangkis dunia (BWF) yang tidak ada batasan usia pembulutangkis dalam multi even Asian Games maupun Olimpiade. Bahkan tingkat Asia Tenggara (SEA Games) juga bebas usia pemainnya. Dengan demikian akan lahir juara sejati pada PON,” tegas Winurjaya, belum lama ini.
Disebutkan, masalah usia pemain Pra PON XXI memang belum final karena terjadi tarik ulur. Makanya kemungkinan akan diputuskan pada Mukernas PBSI 2022 ini, karena tahun depan (2023) sudah memasuki tahun pra-PON. ”Kalau saya pribadi, lebih baik usia pemain PON dibebaskan saja, karena di ajang SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade belum ada batasan umur,” tegas Winurjaya.
Selain batasan usia itu yang menurutnya tidak fair, sikap ngotot Winurjaya ini juga didasari kepentingan lebih besar. Sebab jika seandainya PON XXI/2024 ada aturan usia pemain maksimal 21 tahun, lantas bagaimana dengan para pemain yang bersusia 22 tahun. ”Padahal kita tahu, usia pemain 22 tahun ini sedang dalam top performance dan punya potensi meraih prestasi,” ungkap pria asal Bangli itu.
Jika arah PON untuk Pelatnas, tambah Winurjaya, PP PBSI bisa melalui seleksi nasional (seleknas) atau melalui kejuaraan nasional (Kejurnas) junior dengan melibatkan pemain-pemain muda. Atau PBSI bisa menghidupkan lagi sirkuit nasional (sirnas) yang melibatkan pemain-pemain usia dini, pemula dan taruna.
”Saya lihat BWF sendiri punya kalender khusus kejuaraan dunia junior. Sementara setingkat olimpiade, tidak ada batasan usia pemain. Jadi Pebulutangkis muda Indonesia itu bisa diturunkan di Kejuaraan Internasional Junior. Tapi kalau Pra-PON maupun PON batas usia seperti itu maka jelas ini kurang fair,” ungkapnya.
Revisi Aturan Pra-PON
Bukan hanya itu, Winurjaya juga ingin aturan pra-PON direvisi karena dirasa tidak adil bagi daerah atau provinsi yang punya kekuatan tidak merata di setiap nomor pertandingan. Selama ini, aturan pra-PON hanya juara grup dan runner up dalam satu wilayah (grup) yang boleh ikut di nomor perorangan.
Sementara peringkat 3 atau 4 dan dibawahnya tidak bisa menurunkan pemain di nomor perorangan karena dianggap gagal di beregu. Seperti pada PON Papua lalu, yang lolos bertanding hanya 12 provinsi, sementara di Indonesia ada 34 provinsi.
“Jelas atusan ini sangat tidak adil. Kalau seperti itu sistemnya, maka provinsi yang kuat di segala nomor bisa menurunkan pebulutangkis di perorangan. Sedangkan daerah yang lemah tidak bisa. Padahal PON merupakan hajatan olahraga seluruh provinsi di Indonesia,” bebernya.
”Misalnya salah satu provinsi punya pemain hebat sekelas Anthony Ginting. Karena tidak bisa membawa daerahnya jadi juara grup atau minimal runner up saat Pra-PON, maka otomatis dia tidak bisa ikut PON. Jelas sangat merugikan dan pastinya sangat tidak fair bagi provinsi tersebut,” imbuh Winurjaya mencontohnya.
Winurjaya juga mengklaim, sejumlah provinsi sudah merembukkan usulan itu sebelum dibawa ke Mukernas PBSI, karena mereka menilai batasan usia pemain dan aturan Pra-PON sangat tidak adil. ”Mudah-mudahan usulan ini bisa dikabulkan pihak PP PBSI,” pungkas Winurjaya. yes
