POSMERDEKA.COM, TABANAN – Kalah dalam Pilbup Tabanan 2020 lalu tak lantas membuat AA Ngurah Panji Astika surut dalam berpolitik. Kini, tokoh Puri Anom Tabanan itu bergabung dengan Partai Gerindra, dan pula sudah mencatatkan namanya di DPD sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) untuk tingkat provinsi, untuk kemudian segera didaftarkan ke KPU Provinsi Bali.
Sempat singgah di beberapa partai, lantas hal apa yang melatar belakangi keputusan Turah Panji, demikian sapaan akrabnya, untuk bergabung dengan Partai Gerindra?
“Dulu saya tidak punya partai saat dicalonkan sebagai Calon Bupati Tabanan Tahun 2020. Kemudian saya diberikan tiket oleh Partai Golkar, Nasdem, Hanura, Demokrat, dan lain-lain. Tentu saya sangat berterima kasih dan hormat dengan partai-partai tersebut,” tuturnya, belum lama ini.
”Dalam perjalanan selanjutnya, secara resmi saya bergabung dengan Partai Nasdem, dan kemudian memutuskan untuk keluar, setelah Nasdem mencalonkan calon presiden yang menurut saya sudah tidak sejalan lagi dengan ideologi yang selama ini dicitrakan. Buat saya, politik tanpa ideologi adalah sebuah dosa sosial, begitu saya kutip dari Mahatma Gandhi,” imbuhnya.
Begitu diketahui dia secara resmi mengundurkan diri dari Nasdem, Panji Astika lalu dipinang oleh Partai Gerindra. “Saya sempat minta kepada Ketua DPD Partai Gerindra Bali, I Made Muliawan Arya, atau yang dikenal dengan panggilan Pak De Gadjah, sebelum memutuskan untuk bergabung,” ungkapnya.
”Dalam research saya, saya melihat Gerindra sebagai sebuah partai masa depan dengan ideologi kebangsaan yang kuat, nasionalisme, yang prima di bawah figur seorang Prabowo Subianto, yang merupakan negarawan dengan mental yang sangat kokoh,” paparnya.
”Bayangkan, beberapa kali Pak Prabowo jadi ‘korban kecelakaan sejarah’, difitnah, dikhianati, bahkan beberapa kali ditinggalkan sendiri. Namun, beliau (Prabowo) tetap tegar dan fokus dalam mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujarnya.
Lantas, apa yang jadi target ke depan? “Target saya ke depan ingin memulai sebuah kultur politik yang santun, cerdas, dan bermartabat. Saya ingin mengubah paradigma wakil rakyat yang selama ini identik dengan bansos, menjadi wakil rakyat yang aktif berbicara lugas, lantang dalam mewakili suara, serta kepentingan konstituennya,” ucapnya.
”Wakil rakyat harus banyak bersuara tentang kebutuhan-kebutuhan rakyat, tentang pembangunan daerah, serta agar fungsi pengawasan terhadap eksekutif dalam melaksanakan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Saya ingin membangun kultur berbicara dan beropini di gedung DPR, agar masyarakat bisa melihat dengan jelas mana wakil-wakilnya yang memang mewakili rakyat dan mana yang hanya sekadar sebagai petugas partai saja,” tegas Panji Astika.
Mengapa memilih di tingkat provinsi, bukan memulai dari tingkat kabupaten? Terkait hal itu, Turah Panji pun punya alasan. Menurut dia, jika di tingkat kabupaten hanya mewakili aspirasi masyarakat dapil 1 saja, yakni Kecamatan Tabanan dan Kerambitan.
“Kalau saya di DPRD Bali, saya bisa mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan di 10 kecamatan dan 133 desa. Menurut saya, Tabanan ini harus dibangun secara utuh, dari hulu ke hilir, berbasis potensi daerah atau desa masing-masing,” ujarnya.
Menurut dia, kemajuan suatu daerah ditentukan iklim politik daerah. Jika iklim politiknya tidak sehat, maka daerah itu akan sulit untuk berkembang. Kalau rakyat berharap kepada politisi saja, maka akan cenderung sia-sia, karena politisi yang sekarang itu hanya dari kelompok itu-itu saja, yang sudah nyaman dengan kondisi status quo seperti sekarang ini.
“Kalau rakyat ingin berubah, maka perubahan itu harus dimulai dari rakyat itu sendiri. Itulah fungsi pemilu. Yang penting semua harus sadar bahwa asas pemilu yang jurdil dan luber harus dijaga untuk memastikan kualitas produk demokrasi. Saya sering mengutip statemen seorang negarawan Inggris, yakni Lord Acton, yang mengatakan bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut sudah pasti korup,” ujar Turah Panji.
Untuk itu, kata dia, masyarakat wajib menjaga keseimbangan kekuatan politik di daerah masing-masing. Jangan sampai terjadi ketidakseimbangan seperti mayoritas tunggal, karena kekuasaan yang absolut hanya merugikan rakyat. “Dalam demokrasi, kualitas pemimpin itu menunjukkan kualitas pemilihnya. Pemimpin yang buruk adalah ganjaran yang pantas untuk pemilih yang bodoh,” tandasnya. gap
