Mutasi Perdana Bupati Djohan Dinilai Inkonsisten, Guru Fungsional “Lompat” ke Eselon III

  • Whatsapp
Fajar Martha. Foto: net
Fajar Martha. Foto: net

KLU – Mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu, mendapat sorotan DPRD Lombok Utara. Ketua Komisi I yang menangani bidang hukum dan pemerintahan, Fajar Martha, menilai mutasi tersebut inkonsisten alias tidak sejalan dengan ucapan Bupati. Pandangan itu diungkapkan Fajar Martha, Kamis (2/9/2021).

Fajar menguraikan, mengembalikan sejumlah pejabat kepada posisi fungsional guru tidak sesuai ucapan Djohan. Sebab, ada juga sejumlah guru diberikan jabatan di posisi struktural. “Buktinya ada empat pejabat eselon II yang diturunkan menjadi fungsional guru. Di satu sisi ada juga guru yang distrukturalkan,” tuding Fajar.

Bacaan Lainnya

Dia mengakui Bupati memang memiliki hak prerogatif untuk melakukan mutasi. Namun, setelah melihat mutasi perdana pada 1 September lalu itu, Fajar melihat ada beberapa hal yang patut dikritisi. Antara lain jabatan fungsional yang langsung dinaikkan ke eselon III. 

Yang dia perhatikan serius adalah saat Bupati memberi sambutan, yang menegaskan bahwa semua guru di jabatan struktural akan dikembalikan ke fungsional. Namun, realitanya malah ada sejumlah guru yang justru dinaikkan menjadi tenaga struktural. “Ini yang saya kritisi,” tegas politisi Partai Nasdem itu menekankan.

Baca juga :  Bulan Bahasa Bali, SMP Widya Sakti Gelar Berbagai Lomba

Menurutnya, dari jabatan fungsional langsung dinaikkan ke jabatan struktural eselon III merupakan loncatan yang terlalu tinggi. Karena itu, dia berharap pertimbangan aturan tetap ditegakkan meskipun Bupati memiliki hak prerogatif. Selain itu, sambungnya, ada 13 OPD yang saat ini justru tidak memiliki pimpinan definitif. Dengan lain ucap, 13 OPD itu dikosongkan oleh Bupati.

Fajar minta Bupati Djohan segera mengambil sikap mengisi kekosongan tersebut demi memaksimalkan roda pemerintahan di KLU. “Saya berkomentar seperti ini karena cita-cita kita melahirkan Lombok Utara adalah untuk kesejahteraan masyarakat, juga memajukan KLU. Ingat itu,” serunya.

Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara, Burhan M. Nur, menambahkan, mengenai tepat atau tidaknya penempatan pejabat tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Bupati. Saat ini ada pengawas dari pusat yang akan mengawasi hal tersebut. 

“Tentu kalau kita membaca ada yang pantas dan tidak, itu perspektif kita secara umum. Jadi, berikan kesempatan dalam kurun waktu dua-tiga bulan untuk bekerja,” ajaknya.

Dia mendaku akan mengundang eksekutif untuk melihat dan mengawasi kinerjanya, sekaligus memberi masukan nanti. Mengingat jumlah pejabat yang dimutasi sangat banyak, dia menilai tentu butuh waktu untuk menyesuaikan diri. “Terutama yang baru menjabat, tapi ini dinamika dan pasti terjadi,” lugasnya.

“Persoalan suka tidak suka, itu dinamika. Mutasinya tetap saya apresiasi,” imbuhnya memungkasi. fik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.