KPU Denpasar Buang Ratusan Data Pemilih, Usia 17 Tahun Banyak Belum Rekam KTP-el

  • Whatsapp
DEWA Ayu Sekar Anggraeni (kiri) dalam suatu kegiatan KPU Denpasar menjelang Pilkada Denpasar 2020. Foto: hen
DEWA Ayu Sekar Anggraeni (kiri) dalam suatu kegiatan KPU Denpasar menjelang Pilkada Denpasar 2020. Foto: hen

DENPASAR – Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU Denpasar kembali menemukan ratusan data pemilih yang termasuk Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dari ratusan pemilih tersebut, sebagian disebabkan karena alih status, dan sebagian besar lainnya karena orangnya meninggal dunia. Hal itu disampaikan komisioner KPU Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggraeni, Kamis (2/9/2021).

Lebih jauh diutarakan, data TMS sebanyak 915 pemilih tersebut banyak merupakan akumulasi dari Disdukcapil per Juli lalu. Sebagian besar karena faktor orangnya meninggal dunia, tapi banyak juga karena pemilih tersebut kini sudah beralih status dari sipil menjadi anggota Polri/TNI. Karena alih status itu, hak politik mereka memilih otomatis gugur. Secara akumulasi, jumlah pemilih di Denpasar sampai Juli sebanyak 444.677 orang, dengan tambahan 5 pemilih baru.

Bacaan Lainnya

“Data alih status itu sebelumnya banyak yang belum disetor datanya ke kami. Mungkin saat coklit dulu itu mereka sedang pendidikan, makanya tidak ditemukan di alamat sesuai KTP. Setelah lulus jadi anggota TNI/Polri dan pengkinian data, barulah terungkap bahwa mereka sudah beralih status,” terangnya.

Kendala PDPB ini, terangnya, masih berkutat pada minimnya pelajar SMA/SMK yang mengisi tautan google form untuk pendaftaran pemilih baru. Selain itu, data usia 17 tahun yang mengisi tautan google form maupun langsung disampaikan oleh pemerintah desa/kelurahan, sebagian besar belum melakukan perekaman KTP-el. Karena itu, mereka tetap belum bisa dimasukkan atau didaftarkan sebagai pemilih.  

Baca juga :  Parta Minta Pemerintah Perhatikan Lansia di Masa Pandemi

“Yang baru isi link (tautan) google form itu ada 22 orang, yang 11 ditandai dengan tujuh orang ternyata dari luar Denpasar. Dari 11 yang mengisi, enam di antaranya belum merekam KTP-el. Padahal syarat utama pemilih itu sudah memiliki atau direkam KTP-el, minimal ada surat keterangan sudah merekam,” ungkapnya.

Masih terkait data pemilih, Sekar berucap bulan September mendatang akan mengeluarkan sekira 5.000 pemilih di DPT Pilkada 2020 lalu karena masuk kategori TMS. Data itu diperoleh dari data penyanding DP4 Kemendagri dengan DPT Pemilu terakhir, baik yang sudah maupun belum merekam KTP-el. Setelah disandingkan dengan data di KPU Denpasar hasil coklit, dari 444.929 pemilih itu, 5000-an ternyata belum direkam. Upaya mengejar perekaman data dengan menggenjot di 43 desa/kelurahan di Denpasar, yang terkejar hanya 1.000-an saja.

Melalui aplikasi Sidalih Berkelanjutan, sambungnya, KPU RI menginstruksi untuk membersihkan dulu pemilih yang belum perekaman KTP-el. Jadi, yang masuk data Sidalih Berkelanjutan kelak adalah mereka yang benar-benar sudah pasti punya KTP-el atau minimal direkam dengan suket. Hal ini dinilai penting, cetusnya, karena ada contoh kasus gugatan data DPT oleh paslon yang kalah pada Pilkada 2020, persisnya di Pilgub Kalimantan Selatan.

“Karena ada gugatan DPT berstatus belum perekaman KTP-el itu, akhirnya di sana ada gugatan dan diperintah untuk pemungutan suara ulang. Karena pengalaman itu, Sidalih Berkelanjutan dibersihkan dari yang belum rekaman. Sebelum dikeluarkan, data yang belum rekaman akan dicek di Disdukcapil apakah benar belum direkam,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.