Muncul Baliho Sudutkan Klian Adat Kubutambahan, Polemik Lahan Bakal Lokasi Bandara

  • Whatsapp
PEMASANGAN baliho oleh sejumlah masyarakat di Desa Kubutambahan, Buleleng. Foto: ist
PEMASANGAN baliho oleh sejumlah masyarakat di Desa Kubutambahan, Buleleng. Foto: ist

BULELENG – Polemik baruk ini berkembang terkait keberadaan lahan di Desa Kubutambahan, Buleleng yang rencananya bakal dijadikan lokasi bandara Bali Utara. Muncul sejumlah baliho yang berisi tudingan terhadap klian Desa Adat Kubutambahan yang diduga melakukan tindakan penggelapan uang sewa lahan tersebut.

Setidaknya ada lima baliho terpasang di wilayah Dusun Kubu Anyar, Desa Kubutambahan. Baliho-baliho itu bertuliskan ‘JP Menyetor 2,4 Miliar kepada Kas Desa, 1,6 Miliar Digelapkan untuk Kepentingan Pribadi’. Baliho lain juga bertuliskan ‘Penghulu Desa Adat Telah Berbohong Kepada Warga Masyarakat Adat Kubutambahan’.

Bacaan Lainnya

Ada pula baliho bertuliskan ‘Tanah Duwen Pura Telah Dikontrak Tanpa Batas Waktu’. Di sudut lain ditemukan baliho bertuliskan ‘Tanah Duwen Pura Sudah Disertifikatkan 16 Hektar Atas Nama Pribadi’. Dan tulisan yang paling mencolok adalah ‘JP Telah Memberi Hadiah Hutang Sebesar Rp1,4 triliun kepada Ida Batara Ratu Pingit’.

Seperti diketahui, lokasi lahan milik Desa Adat Kubutambahan yang menurut rencana bakal menjadi lokasi bandara, seluas 370 hektar lebih terbit sertifikat HGB atas nama PT Pinang Propertindo. Lahan itu dikontrak sejak tahun 1991 hingga tahun 2062. Konon, lahan itu dijadikan jaminan oleh perusahaan yang menyewa lahan itu ke sejumlah bank.

Baca juga :  Ada yang Positif Covid-19, Menpora Langsung Hentikan Pelatnas

Wakil komponen desa adat dan desa linggih, Dr. Sujana Budiasa, mengatakan, baliho itu dipasang oleh sejumlah warga Dusun Kubu Anyar. Masyarakat merasa dibohongi oleh tokoh adat Kubutambahan berinisial JP terkait tanah druwen(milik) pura tersebut.Kata Sujana Budiasa, lahan itu disewa oleh PT Pinang Propertindo seluas 370 hektar sejak tahun 1991 sebesar Rp4 miliar. Namun dari data diperoleh, hanya Rp2,4 miliar yang telah disetor ke kas Desa Adat Kubutambahan. Sisanya Rp1,6 miliar diduga digelapkan oknum tokoh adat tersebut.

Mirisnya, PT Pinang Propertindo telah mengagunkan lahan tersebut ke pihak bank dengan total nilai Rp1,4 triliun. “JP ini sempat ketemu investor dan menandatangani Hak Tanggungan, hingga cair dana dari bank Rp1,4 triliun,” kata Sujana Budiasa, Minggu (11/10/2020).

Bukan itu saja, JP juga diduga enggan menandatangani skema alternatif yang telah ditawarkan pemerintah yang hendak membeli lahan druwen pura seluas ratusan hektar tersebut (pengalihan hak ke pemerintah). “JP ini memang setuju ada bandara disini, tapi takut tanda tangan. Kalau dia tanda tangan, maka investor akan menuntut di pengadilan,” ujarnya.

Sujana Budiasa menegaskan, krama desa linggih menyatakan setuju menerima rekomendasi pemerintah tentang pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2012. Alasannya, masyarakat semakin tahu bahwa Desa Adat Kubutambahan sudah tidak mempunyai tanah. Jika dijual ke pemerintah, maka Desa Adat Kubutambahan mendapatkan uang dan bisa melakukan hibah setelah urusan selesai. Selama ini hanya JP disebutnya yang tidak setuju.

Baca juga :  Ini Alasan Rencana Pembangunan Bandara Dipindah ke Sumberkelampok

“Ini ada regulasi. Bandara kita punya, tanah desa adat kembali. Tetapi kalau menolak tanah, desa adat hilang, bandara tidak punya. Maka kami mengatakan bahwa ada leadership error. Mengapa? Karena dia dari awal bekerja sendirian, one man show, sehingga desa linggih tidak dilibatkan,” sindir Sujana Budiasa.

Jro Pasek Warkadea Lapor ke Polres Buleleng

Menyikapi hal tersebut, Klian Adat Desa Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea pun bereaksi. Ia tak terima dituduh menggelapkan uang. Akhirnya Warkadea melaporkan Dr. Sujana Budiasa ke Mapolres Buleleng atas tuduhan pencemaran nama baik, pada Minggu (11/10/2020) sekira pukul 12.30 Wita.

“Sebagai warga Kubutambahan, mestinya kalau ada hal yang perlu dipertanyakan, bisa dikonfirmasi. Ini sudah pembunuhan karakter. Ini saya tidak bisa menerima. Saya dengan kerendahan hati akhirnya melaporkan,” ucap Jro Warkadea.

Warkadea mengaku dipaksa untuk mendatangani petisi rekomendasi pemerintah yang menawarkan dua opsi yakni tukar guling atau dengan pembelian lahan druwen desa adat. Namun, dirinya tetap berpegang kukuh pada awig-awig Desa Adat Kubutambahan.Artinya, bandara boleh dibangun namun tanah lokasi bandara tetap dengan status tanah druwen pura, tidak dialihkan haknya ke siapun itu. Sikap teguh Warkadea inipun sudah disampaikan ke Gubernur Bali dan Menteri.

“Setuju ada bandara, tapi tidak boleh ada penggantian berupa uang atau jual beli. Karena tidak boleh ada menjual, melepas status tanah duwen pura menjadi tanah negara. Pak Budi inilah yang memaksa saya menandatangani petisi,” kata Jro Warkadea.

Baca juga :  Jam Operasional Pasar dan Toko di Buleleng Masih Dikaji

Terkait tudingan penggelapan uang Rp1,6 miliar, Jro Pasek Warkadea meminta agar dibuktikan terlebih dahulu secara hukum. “Jangan main tuduh. Kalau investor mengagunkan lagi ke bank untuk mencari kredit senilai Rp1,4 triliun itu kan haknya mereka. Tapi saya tegasnya, saya tidak tahu-menahu,” pungkas Warkadea. 018

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.