Moeldoko Gugat Menkumham Dinilai Manuver Memalukan, Kubu AHY Tuding Pemerintah Tak Kompak

  • Whatsapp
KETUA DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (tengah), saat bersilaturahmi dengan Gubernur Zulkieflimansyah dan para tokoh masyarakat di Provinsi NTB, beberapa waktu lalu. Foto: rul
KETUA DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (tengah), saat bersilaturahmi dengan Gubernur Zulkieflimansyah dan para tokoh masyarakat di Provinsi NTB, beberapa waktu lalu. Foto: rul

MATARAM – Niat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, untuk mengambil alih Partai Demokrat ternyata belum usai. Yang terbaru, Moeldoko bakal menggugat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, terkait ditolaknya KLB Demokrat di Seli Serdang, Medan pada beberapa waktu lalu. Manuver itu menuai kecaman kalangan kepengurusan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sampai kini masih sebagai pengurus yang sah.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai hasrat untuk mengambil alih partainya yang digagas Moeldoko itu termasuk kategori memalukan. “Sikap Pak Moeldoko itu mencerminkan ketidakpeduliannya membantu Presiden Jokowi, yang saat ini fokus menghadapi lonjakan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia yang kembali mengganas,” tegas Herzaky dalam siaran persnya, Sabtu (26/6/2021).

Bacaan Lainnya

Dengan melayangkan gugatan PTUN terkait Menkumham, Moeldoko menunjukkan setidaknya ada tiga hal yang memalukan. Menurut Herzaky, pertama, saat ini Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan sedang fokus mengatasi memuncaknya gelombang kedua Covid-19, yang memecahkan rekor angka kematian sejak awal pandemi Maret 2020 lalu. Dalam kondisi genting ini, sepatutnya Moeldoko juga fokus membantu Presiden. 

Baca juga :  Ketua TP PKK Gianyar Kukuhkan Kader Kebersihan Desa Taro, Jaga Lingkungan dari Sampah

“Gugatan Moeldoko malah memecah fokus tugas, dan tanggung jawabnya sebagai pejabat yang digaji negara, untuk ambisi politik pribadinya,” tuding Herzaky.

Kedua, jelasnya, dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama pemerintah, Moeldoko justru menunjukkan ketidakpatuhan pada hukum. Pun ketidakkompakan di antara para pembantu Presiden. Sebab, ungkap dia, selain legal standing Moeldoko tidak jelas, hal ini akan menyedot waktu dan sumber daya pengadilan, ketika kasus lain yang lebih penting serta genting masih menumpuk. Sayang, dia tak merinci kasus “lebih penting dan genting” semacam apa yang dimaksud dalam pernyataan ini.

Ketiga, sambungnya, Menkumham dengan disaksikan Menko Polhukam, pada akhir Maret 2021 lalu, dengan tegas telah menolak mengesahkan KLB Deli Serdang. Pertimbangannya juga jelas, yakni tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta konstitusi Partai Demokrat yang sah. 

Namun, dalam gugatannya di PTUN, Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mengatasnamakan diri sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. “Sungguh memalukan dan menyedihkan,” sindir Herzaky.

Menurut dia, Kemenkumham yang sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan tapi malah digugat oleh Moeldoko. Partai Demokrat yakin majelis hakim PTUN yang mengadili perkara ini akan menegakkan keadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku, demi kepastian hukum.

Seperti diketahui, pada Jumat (25/6) lalu, Moeldoko dan Jhonny Allen memasukkan gugatan terhadap Menkumham RI yang menolak permohonan panitia KLB Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2021. Saat itu, Menkumham menegaskan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, berdasarkan Peraturan Menkumham RI no. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Baca juga :  Bupati Suwirta Minta ASN Jujur dan Bertanggungjawab , Wujudkan Pemerintahan Bersih

Menkumham juga menggunakan rujukan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020 yang terdaftar dan tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.