Menuju Digitalisasi Pendidikan, Pemkab Buleleng Buka Pendaftaran Sekolah Penggerak

PELUNCURAN Program Sekolah penggerak yang dicetuskan oleh Kemendikbud RI, secara virtual diikuti Sekda Buleleng bersama jajaran Disdikpora Buleleng. foto: rik

BULELENG – Di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini, dunia pendidikan di Kabupaten Buleleng, Bali kini mulai bersiap untuk mengikuti digitalisasi sekolah. Digitalisasi ini nantinya akan mempunyai platform yang berkaitan dengan proses pendidikan di sekolah.

Sekda Buleleng, Gede Suyasa, mengatakan, untuk menentukan sekolah mana yang menjadi sekolah penggerak, nantinya akan dibuka pendaftaran hingga Maret 2021. Setelah itu akan dilakukan audisi. “Nanti ditentukan sekolah mana atau lulus menjadi sekolah penggerak sesuai kriteria,” kata Suyasa, Selasa (2/2/2021).

Read More

Pemkab Buleleng berkomitmen mendorong adanya sekolah penggerak. Mengingat, Buleleng menjadi salah satu dari dua kabupaten/kota yang terpilih untuk program Sekolah Penggerak, selain Kota Denpasar.

Ada manfaat bisa diperoleh dari program ini. Ke depan, sekolah penggerak yang terpilih akan menjadi contoh dalam penyesuaian pendidikan di era digital. Proses-proses belajar yang bisa dilakukan digitalisasi. “Jadi, sekolah penggerak ini adalah sekolah yang mampu mengubah kebiasaan selama ini. Ya, pada akhirnya bermuara pada digitalisasi belajar,” ungkap Suyasa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Made Astika, menjelaskan, setiap sekolah akan berkesempatan untuk menjadi Sekolah Penggerak. Bukan hanya itu, juga akan ada guru penggerak.

Terpilihnya sebagai guru penggerak ditentukan oleh passing grade pendaftar di Kemendikbud RI. Program ini akan berjalan secara bertahap dan terintegrasi, sehingga seluruh ekosistem sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Untuk tahun ajaran 2021/2022, program Sekolah Penggerak akan melibatkan sebanyak 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kabupaten/kota. Kemudian di TA 2022/2023 melibatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota.

Untuk TA 2023/2024 akan melibatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. ‘’Ini dilakukan bertahap, hingga mencapai 100 persen satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak,’’ pungkas Astika. rik

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.