Menepis Perppu Rasa Ragu, Bali Dijamin Siap Pilkada Desember 2020

  • Whatsapp
PETUGAS KPPS di Denpasar mengawasi proses pemungutan suara saat Pemilu Serentak 2019 di ruang tahanan Polda Bali. Foto: Ist
PETUGAS KPPS di Denpasar mengawasi proses pemungutan suara saat Pemilu Serentak 2019 di ruang tahanan Polda Bali. Foto: Ist

DENPASAR – PerppuNomor 2/2020 tentang perubahan jadwal Pilkada Serentak 2020 sudah dirilis Presiden Joko Widodo pada 4 Mei lalu. Namun, menyimak isinya terkait kepastian pelaksanaan pilkada, terasa aroma keraguan karena tidak spesifik menyebut tanggalnya. Selain itu, ada klausul yang menyebut pemungutan suara yang sudah ditunda itu bisa ditunda kembali jika pandemi belum selesai

Benarkah Perppu itu rasa ragu? “Ngga, ngga ragu, jangan tendensius dong. Itu fleksibel namanya, karena tidak harus setiap saat ada perppu,” tegas Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, Kamis (7/5/2020).

Bacaan Lainnya

Untuk diketahui, dalam Bab Memutuskan, dicantumkan bahwa di antara pasal 201 dan pasal 202 disisipkan satu pasal yakni pasal 201A yang ayat (2) berbunyi :  pemungutan suara serentak yang ditunda karena bencana nonalam dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Ayat ini tidak mencantumkan tanggal yang pasti, dan terkesan sengaja dibiarkan mengambang. Hal ini, menurut Lidartawan, berarti penentuan tanggal dilakukan oleh KPU RI. “Ini keadaan kita kan lagi tidak menentu karena pandemi, maka sekarang terserah KPU memutuskan tanggalnya. Yang penting sudah ada klausul bahwa KPU menunda dan (kemudian) memutuskan tanggalnya,” cetusnya.

Baca juga :  RS PTN Unud Buka Pos Pelayanan Vaksinasi Covid-19

Disinggung bahwa itu berarti belum tentu tanggal 9 Desember sebagaimana opsi yang diyakini selama ini, dia tidak memungkiri. Karena itu KPU RI harus rapat dulu untuk melihat tahapan yang sudah dijalankan selama ini, baru kemudian memilih tanggal yang sesuai. Namun, kalaupun bukan tanggal 9, sambungnya, tidak banyak mengubah tahapan yang dijalankan. Sebab, tahapan yang ditunda dan akan dijalankan tidak bergeser jauh.

Meski tidak membantah sepenuhnya, Lidartawan menilai opini Perppu rasa ragu itu sebagai pandangan yang “terburu-buru dan negatif”. Dia bilang, KPU RI sudah membuat linimasa pilkada dengan estimasi tanggal 9 Desember. KPU yang akan pilkada tinggal melaksanakan itu saja, dengan sedikit variasi pada tanggalnya. Antara lain, jika benar status tanggap bencana dicabut pada 29 Mei mendatang, maka tanggal 30 Mei KPU bisa mengaktifkan kembali jajaran PPK dan PPS. 

Kalaupun tanggal pencoblosan digeser ke belakang, urainya, maka tahapan juga ikut bergeser. Misalnya pilkada tanggal 20 Desember, linimasa tahapan juga menyesuaikan dengan jadwal itu. “Yang jelas Bali siap menjalankan pilkada, catat itu. Rekan-rekan komisioner di kabupaten/kota sudah siap, termasuk sudah menyusun RAB dan sebagainya,” tandas Lidartawan.

Anggota Bawaslu Bali, Ketut Rudia, yang dimintai komentar atas lahirnya Perppu itu menjelaskan, Bawaslu merupakan implementator pengawasan pelaksanaan tahapan pilkada. “Ketika KPU sudah membuka tahapan pilkada untuk dilanjutkan melalui PKPU sebagai produk hukum dengan landasan Perppu, kami siap-siap saja untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

Baca juga :  Hantam Truk, Pelajar SMA Tewas

Bagi pengamat politik Kadek Dwita Apriani, pandemi memang membawa dampak untuk banyak agenda di Indonesia, termasuk agenda politik Pilkada Serentak. Meski begitu, dia menilai penundaan Pilkada Serentak sudah mendapat titik terang setelah keluarnya Perppu. Di dalam Perppu tersebut, jelasnya, jelas dikatakan bahwa pemungutan suara serentak akan dilaksanakn pada bulan Desember 2020. Namun, dalam pasal lain di Perppu itu juga disebutkan bahwa jika tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam selesai.

Adanya nada ambivalensi tersebut, menurutnya, sesungguhnya sangat dapat dipahami. Masalahnya, hingga kini belum dapat diprediksi kapan pandemi ini dapat benar-benar berakhir. “Kalau dibilang Perppu rasa ragu, saya kira kurang tepat menyebut seperti itu. Justru Perppu ini berusaha memberi kepastian waktu pilkada, juga sekaligus memberi kejelesan mekanisme penundaan kembali ketika pandemi ternyata belum berakhir,” lugas doktor politik muda alumnus Universitas Indonesia tersebut. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.