Mendagri Instruksi Kepala Daerah Amankan Dana Pilkada

  • Whatsapp
ANGGOTA PPS Kerobokan memantau pencoblosan saat Pilkada Bali 2018 silam. Kenaikan honor PPS diambil dari optimalisasi anggaran pilkada KPU, dan tidak minta anggaran tambahan ke pemerintah. Foto: gus hendra
ANGGOTA PPS Kerobokan memantau pencoblosan saat Pilkada Bali 2018 silam. Kenaikan honor PPS diambil dari optimalisasi anggaran pilkada KPU, dan tidak minta anggaran tambahan ke pemerintah. Foto: gus hendra

DENPASAR – Adanya sedikit tanda tanya penyelenggara pemilu terkait dana Pilkada 2020 berpotensi digeser untuk kepentingan lain, kini terjawab sudah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merilis surat edaran No. 270 tanggal 21 April 2020 yang intinya minta kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota tidak mengalihkan hibah dana pilkada untuk kegiatan lain. Di sisi lain, dana yang belum digunakan juga disimpan dulu sembari menunggu tahapan pilkada dilanjutkan kembali.

Dalam surat tersebut, sekurangnya ada tiga hal yang dibahas. Pertama, bagi pemerintah daerah yang sudah mencairkan dana hibah dan masih ada sisanya, maka itu disimpan di rekening penyelenggara. Dana itu juga diperhitungkan pada pencarian berikutnya ketika ditetapkan pencabutan penundaan tahapan sesuai ketentuan yang ada.

Baca juga :  Diduga Alami Kebocoran, KMP Darma Rucitra III Sempat Operasikan Lima Pompa

Kedua, jika dana hibah sudah dicairkan dan tidak ada kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pilkada oleh KPU sampai penundaan tahapan, pemerintah daerah tidak melakukan pencairan tahap berikutnya. Ketiga, bagi daerah yang sudah mencairkan dana tapi masih ada kekurangan, maka kekurangannya itu mesti dipenuhi sampai dengan batas ketika ada keputusan penundaan tahapan pilkada.  

Ketua KPU Denpasar, Wayan Arsajaya, yang dimintai tanggapan atas surat Mendagri itu menjelaskan, selama ini pencairan dana hibah pilkada memang memakai sistem termin. Karena tidak sekaligus, berarti masih ada dana yang belum dicairkan. Perhitungan anggaran yang dimaksud Mendagri itu sampai dengan ada keputusan penundaan tahapan pilkada pada Maret lalu. “Bagi KPU yang masih ada sisa dana, itu didiamkan dulu. Kalau ada belum dicairkan sesuai termin, itu harus tetap dicairkan sesuai kesepakatan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah),” jelasnya, Rabu (22/4/2020).

Baca juga :  99 Daerah Menetap di Zona Hijau, Gubernur Kalbar Beri Tip Mengatasi Covid-19

Menurutnya, tidak ada hal istimewa bagi KPU dari surat Mendagri tersebut. Apalagi memang ada penundaan tahapan pilkada, sehingga kebutuhan anggaran juga tidak mendesak sejauh ini. Hanya, kata dia, surat tersebut bisa menjadi pedoman KPU dalam penggunaan anggaran. Sekurang-kurangnya bagi KPU di daerah yang pemerintah daerahnya belum menyediakan hibah sesuai NPHD, surat Mendagri itu sangat jelas mengamanatkan jaminan terselenggaranya pilkada.

banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 SMK BALI DEWATA

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.