MATARAM – Alokasi belanja daerah yang ditargetkan Pemkot Mataram dalam Rancangan APBD Mataram tahun 2023 senilai Rp 1,421 triliun lebih, kegiatan dan programnya dinilai sebatas copy-paste (salin-tempel) dari program sebelumnya. Lebih buruk lagi, program prioritas yang harus ditangani seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, justru tidak terlihat.
Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, mengatakan, dari dokumen pengantar nota keuangan RAPBD yang disampaikan Wali Kota pada sidang paripurna sebelumnya, program prioritas dan unggulan yang tertuang dalam RPJMD juga tidak memiliki porsi anggaran yang memadai. “Ini yang sangat kita sayangkan. Makanya kita sebut program belanja daerah di APBD tahun 2023 hanya sekadar copy-paste dari anggaran sebelumnya,” tegasnya saat menyampaikan laporan fraksi pada sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Kota Mataram tahun 2023, Senin (3/10/2022).
Ketua Fraksi PDIP Kota Mataram itu minta alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial agar lebih ditingkatkan. Sebab, hal itu akan dapat meringankan beban masyarakat kecil, yang kini terdampak kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM. Selain itu, dalam APBD tahun 2024, sebaiknya program dan kegiatan yang bersifat monumental dalam rangka meninggalkan legacy (warisan) sebaiknya ditunda penganggarannya.
“Kami minta program legacy itu anggarannya dialihkan ke program yang lebih prioritas, sesuai arahan Pak Presiden Jokowi. Ini karena kondisi keuangan global juga mengalami tekanan, termasuk juga negara Indonesia,” seru Nyayu.
Anggaran untuk bantuan keuangan bagi pengusaha kecil dan UMKM di semua lingkungan di Kota Mataram, sambungnya, juga agar lebih banyak dimasifkan, pun ditingkatkan besarannya. Alasannya, kata Nyayu, banyak UMKM dan pengusaha kecil di berbagai lingkungan di Kota Mataram yang kini terancam kolaps, lantaran pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 belum mereka rasakan.
“Di sini kami minta Pemkot Mataram hadir sebagai penyejuk dahaga rakyat yang kini mulai haus akibat kepanasan. Makanya, kami minta agar bantuan dana usaha yang bersifat lunak untuk UMKM dan masyarakat kecil bisa diperbanyak di APBD 2023,” lugasnya menandaskan. rul
