DENPASAR – Gubernur Bali, I Wayan Koster, benar-benar mendapat panen pertanyaan dari parlemen saat rapat paripurna DPRD Bali, Senin (3/10/2022). Hujan pertanyaan dilayangkan para fraksi, kecuali Fraksi PDIP sebagai sekutu Gubernur, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Semesta Berencana 2023 tersebut.
“Barusan pak Gubernur bisikin, waktu bacanya cukup lima menit saja. Biar cepat,” kata Wakil Ketua DPRD, I Nyoman Sugawa Korry, yang memimpin rapat dengan gaya berkelakar setelah menyilakan Kadek Setiawan dari Fraksi PDIP membacakan pandangan umum fraksinya. Gubernur Koster hanya terkekeh mendengar itu.
Menurut Fraksi PDIP, dalam situasi pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana strategis tetap berjalan sesuai target dan rencana. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, secara langsung telah berdampak pada pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali, sehingga Bali mulai bangkit kembali, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksi tumbuh sampai dengan 5 persen.
Kemudian Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Wayan Rawan Atmaja mengingatkan PemprovBali lebih fokus ke sektor pertanian. Sebab, sektor ini masih belum mendapat perhatian penuh dibandingkan sektor infrastruktur, kelembagaan dan lain-lain.
Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan keluhan nelayan mendapat BBM, benturan kepentingan antara kebutuhan lahan untuk pembangunan dengan pelestarian lingkungan, dan banyak alih fungsi lahan di berbagai daerah kabupaten/kota. Kemudian kekosongan vaksin booster jenis Sinovac, Astrazeneca dan Moderna, serta berkali-kalinya muncul kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, baik telantar karena tidak kunjung diberangkatkan maupun telantar di luar negeri.
Yang agak lucu adalah saat Ketua Fraksi Gerindra, Ketut Juliarta, membacakan pandangan umum fraksinya. Dia disiplin memakai alokasi waktu lima menit, dan menyoroti ada rencana pinjaman Rp850 miliar untuk menutup defisit anggaran 2023. ‘’Dalam APBD 2023 hal tersebut tidak terlihat, apakah rencana itu dibatalkan atau ada belanja daerah yang dikurangi atau diproyeksikan ada pendapatan yang cukup signifikan, sehingga defisit tersebut dapat ditutupi. Mohon penjelasannya!” seru Juliarta sebelum mengakhiri.
Khusus saat Fraksi Partai Demokrat membacakan pandangan umum fraksi, Utami Dwi Suryadi sebagai juru bicara cukup lama di panggung. Sejumlah hal “seksi” ditanyakan ke Gubernur, antara lain retribusi daerah tahun 2023 dianggarkan Rp88,55 miliar lebih, meningkat Rp70,33 miliar lebih atau 385,93 persen, dibandingkan dengan APBD Induk 2022 yang hanya Rp18,22 miliar lebih.
Bagian laba yang dibagikan (deviden) atas penyertaan modal Pemprov di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp809,8 miliar lebih, salah satunya dari PT Perseroda Pusat Kebudayaan Bali sebesar Rp650 miliar, juga dicecar. “Mohon penjelasan Saudara Gubernur terkait bidang usaha PT Perseroda Pusat Kebudayaan Bali, sehingga mampu menghasilkan pembagian laba (deviden) sebesar Rp650 miliar tersebut,” serunya.
Belanja bansos senilai Rp28,75 miliar lebih atau meningkat Rp28,61 miliar lebih atau 20.435,74 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya Rp140 juta, juga dikuliti. “Apakah belanja bantuan sosial ini ada hubungannya dengan tahun politik, mengingat akan diberikan kepada individu. Mohon penjelasan Saudara Gubernur!” lugasnya.
Terakhir, Fraksi Nasdem, PSI, Hanura melalui juru bicara Wayan Arta, melihat masih besar potensi pajak terhadap kendaraan dari luar Bali yang digunakan berbagai perusahaan nasional. Potensi lain adalah adalah bisnis yang tidak berkantor di Bali, tapi menjalankan usaha dan mendapat nilai keekonomian di Bali. Kelompok ini harus menjadi objek memberi kontribusi bagi Bali. “Jangan semata-mata memanfaatkan Bali, sehingga terjadi capital flight,” paparnya.
Sebelum menutup rapat, Sugawa mengumumkan bahwa kehadiran legislator mencapai 40 orang dari 55 anggota. “Ini rekor tertinggi selama ini,” sebutnya sebelum menyerahkan pandangan umum fraksi kepada Gubernur, dan menutup rapat. hen
