MATARAM – Ketua Bawaslu NTB, Itratip, menemui Gubernur Zulkieflimansyah untuk membahas persiapan Pilkada 2024. “Intinya, kami berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk bersinergi, karena kita tahapan Pemilu sudah berjalan, dan Desember akan ada penetapan peserta Pemilu,” ujar Itratip, Selasa (8/11/2022).
Didampingi Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri; dan Sekretaris Bawaslu, Lalu Ahmad Yani, dia mendaku Gubernur sudah berkomitmen untuk saling bersinergi. Pun mengoptimalkan fasilitasi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
Salah satunya juga, Gubernur memiliki perhatian khusus terkait status aset lahan kantor Bawaslu di Jalan Udayana, Mataram yang sebelumnya dimenangkan Ida Made Singarsa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 176/PDT/2020/PT MTR.
“Yang pasti Pak Gubernur memberi atensi terkait status lahan Bawaslu yang kini berproses di Mahkamah Agung (MA) dalam hal Peninjauan Kembali (PK) itu. Pak Gubernur bilang akan serius bagaimana mempertahankan aset lahan kantor Bawaslu itu,” tegas Itratip.
Dalam pertemuan yang terjalin akrab itu, Itratip memastikan perlu menemui Gubernur. Alasannya, setelah terpilih untuk kali kedua sebagai komisioner Bawaslu NTB, dia bersama Hasan Basri hingga Suhardi belum ada waktu bersilaturahmi dengan kepala daerah.
“Karena sama-sama kesibukan waktu, maka pertemuan baru bisa berlangsung kemarin sore hingga malam. Alhamdulillah, Pak Gubernur menerima kami dengan sangat terbuka, termasuk beliau menerima segala hal terkait antisipasi kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang perlu menjadi perhatian serius oleh Pemprov dan stakeholder terkait,” lugasnya.
Pada prinsipnya, lanjut Itratip, semua yang dibutuhkan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu akan difasilitasi Pemprov NTB. Termasuk soal dana hibah untuk pengawasan Pilkada Serentak 2024 yang menjadi kewajiban Pemprov di APBD. “Pak Gubernur akan menyerahkan hal itu kepada TAPD Pemprov untuk dibahas bersama DPRD NTB,” tandasnya. rul
