MATARAM – Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024.
“Mari bersama kami mengawasi Pemilu Serentak 2024, sehingga bisa berjalan dengan lancar, aman, damai dan tenteram dalam membangun komitmen bersama untuk pemilu berintegritas,” ujar Hasan saat membuka sosialisasi pengawasan partisipatif untuk partisipasi tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan dalam pengawasan Pemilu 2024 di Hotel Golden Palace, Kota Mataram, Rabu (14/9/2022).
Bawaslu Kota Mataram menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan tema “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”, mengundang semua tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan di wilayah Kota Mataram.
Menurut Hasan, dengan hanya punya 27 staf di Bawaslu Mataram, ditambah panwascam dan panwas TPS, jumlah tersebut sangat minim bila dibandingkan areal dan lingkungan di Kota Mataram.
Karena itu Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan semua pihak, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Makanya di sini juga kami hadirkan para kepala lingkungan untuk juga ikut terlibat dalam pengawasan pemilu,” jelasnya.
Salah satu narasumber, Lalu Aksar Anshori, berkata, sejauh ini pelanggaran pemilu yang dilaporkan masyarakat justru masih banyak yang belum diungkap. Apalagi berlanjut sampai ke proses yuridis melalui sebuah hukum formal.
Dia menyebut situasi itu seperti fenomena gunung es. “Banyak laporan di lapangan tapi yang diproses secara hukum masih sedikit. Ini karena jumlah yang dilaporkan secara resmi masih sangat sedikit,” cetusnya.
Mantan Ketua KPU NTB itu berpandangan, jika para tokoh agama dan tokoh masyarakat mampu mengambil peran dalam pengawasan, hal itu sangat efektif. Sebab, para tokoh agama dalam kultur masyarakat di Pulau Lombok, masih banyak yang didengar dan diikuti masyarakat.
Jadi, pengawasan partisipatif akan bisa jalan di tengah masyarakat ketika tokoh agama ikut serta mengawal proses dan tahapan Pemilu. “Jadi, tepat jika Bawaslu Kota Mataram melibatkan para tokoh agama ikut terlibat dalam pengawasan seperti saat ini,” pujinya.
Keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam melawan politisi SARA dan ujaran kebencian, yang selama ini terjadi dalam setiap ajang pemilu di Indonesia, harus menjadi sebuah keharusan.
Namun, lanjut Aksar, pengawasan akan bisa lebih efektif dilakukan ketika tokoh agama bisa ikut terlibat dalam penyampaian pesan agama dalam setiap ceramah yang sejuk dan damai. Juga tokoh agama tetap menghindari ikut menjadi pendukung dan simpatisan parpol hingga capres tertentu.
“Maka saya mengajak kita semua, terutama para tokoh agama di Kota Mataram, untuk bersatu padu melawan politisasi agama dan SARA. Cukup sudah (terjadi saat) Pemilu 2019, jangan ada lagi di Pemilu Serentak 2024 dan seterusnya,” pesan Sekretaris PWNU NTB tersebut. rul
