GIANYAR – Banyak masyarakat di Kabupaten Gianyar berharap PPKM tidak lagi diperpanjang atau berjilid-jilid. Harapan itu tidak semata-mata diinginkan masyarakat yang pendapatannya bergantung pekerjaan harian, tapi juga menjadi harapan sejumlah pegawai negeri di Gianyar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, restriksi aktivitas masyarakat melalui PPKM di Gianyar dinilai justru memperburuk keadaan masyarakat. Alasannya, sejak PPKM diterapkan, pandemi tidak menunjukkan ke arah lebih baik. Malah perekonomian masyarakat semakin terpuruk akibat sulitnya mencari penghasilan.
Salah seorang pemilik vila di Ubud, Ni Kadek Sumiati, Senin (2/8/2021) menuturkan, sebelum PPKM diberlakukan, biasanya ada saja yang menginap. “Bule ada, tapi kebanyakan domestik. Hanya, sejak dimulainya PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 (malah jadi) kosong,” keluhnya.
Dia sangat berharap PPKM tidak diperpanjang, karena dinilai justru memperburuk keadaan, dan tidak efektif. Malah sejak PPKM diterapkan, pasien Covid-19 makin banyak. “Belum lagi ekonomi kita semakin buruk,” katanya dengan nada lesu.
Pandangan senada diungkapkan sejumlah pegawai pemerintahan di lingkungan Pemkab Gianyar. Seorang PNS berkisah, tidak ada yang senang dengan situasi seperti saat ini. Intinya, PPKM agar dihentikan.
“Ini tidak efektif, karena tidak ada penurunan kasus, bahkan baru kali ini kami mendengar RSUD Sanjiwani kewalahan menangani pasien covid-19,” seru PNS yang tidak mau disebutkan identitasnya itu.
Ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra, menyatakan dukungan atas opini warga tersebut. Namun, dalam hal ini pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Diperpanjang atau tidak, ungkapnya, semua itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Hanya, dia berharap aspirasi warga itu didengar dan ditindaklanjuti pemerintah pusat. “Aspirasi yang masuk memang seperti itu, masyarakat lebih banyak berharap PPKM tidak diperpanjang lagi. Tapi mau bagaimana, itu merupakan kewenangan pusat. Mudah-mudahan pusat mendengar aspirasi mereka,” pintanya. adi
