MATARAM – Peranan mahasiswa dalam proses pembangunan bangsa prareformasi 1998 menjadi contoh konkret untuk bisa diterapkan di masa kini. Karena itu, sikap kritis para mahasiswa sangat diperlukan dalam mengawal setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Pesan itu disampaikan mantan aktivis mahasiswa era 1990-an yang kini menjadi anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang, saat kuliah umum dan bedah buku “Aldera: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999” di Gedung Dome Universitas Mataram (Unram), Rabu (15/2/2023).
Menurut Pius, kondisi politik saat ini mesti dilawan oleh kaum terpelajar atau mahasiswa. Sebab, pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo sebagai Presiden telah memperlihatkan kinerja yang tak lagi memikirkan masyarakat banyak.
“Tapi gerakan mahasiswa hari ini ya mungkin hanya akan muncul ketika terjadi kebuntuan di parlemen. Ketika UU Omnibus Law ada buntu, ya mahasiswa turun. Tapi saya percaya, nanti kalau ada kebuntuan lagi, ya gerakan mahasiswa akan muncul lagi,” terangnya.
Dia mengakui ada upaya sejumlah pihak yang hendak memperpanjang masa jabatan Presiden. Hal itu tidak lain merupakan salah satu cara melanggengkan kekuasaan. Situasi yang sama pernah terjadi pada masa Orde Baru ketika Soeharto menjabat Presiden selama 30 tahun.
Pius menyerukan tidak ingin cerita sama terulang kembali pada era pascareformasi. Kembali ke masa lalu, menurutnya, satu wacana berbahaya. Apalagi digaungkan oleh pejabat negara. Melalui kuliah umum itu dia menegaskan pendapatnya tidak setuju akan ada wacana tiga periode.
Dia kemudian menuturkan suka-duka melawan rezim Orde Baru kala itu. Antara lain berulang kali masuk-keluar penjara hanya sekadar menyuarakan kebenaran dan arti sebuah demokrasi yang terbuka, yang masyarakat bisa bebas berpendapat.
Salah satu bentuk gerakan politik mahasiswa muncul tahun 1993 dengan lahir apa yang dinamakan Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera). Tujuan khususnya membangun demokratisasi, menggalang kekuatan rakyat, menggalang kekuatan LSM, dan berkolaborasi dengan semua partai.
Pius sempat minta operator menayangkan cover Majalah Tempo edisi Minggu (5/2/2022) dengan judul utama “Akrobat kedua tiga periode”. Isinya mengulik aktor di balik upaya perpanjangan jabatan Presiden yang dilakukan sejumlah politisi dan pejabat lingkar istana.
Dia minta pembawa acara membaca seluruh isi tajuk, kemudian mengulang poin menyebut sindiran terhadap pejabat yang mendorong penundaan Pemilu 2024. “Memang saat ini saya masih menjadi pejabat negara. Tapi ingat, jiwa dan semangat saya saat jadi aktivis enggak berubah dan enggak akan hilang untuk menyuarakan hal yang tidak berpihak pada rakyat,” pekiknya.
Usai kuliah umum, dilanjutkan bedah buku “Aldera: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999” yang menghadirkan tiga narasumber yakni Guru Besar Fakultas Hukum Unram, Prof. Zainal Asikin; Penanggungjawab/Pimpinan Umum Harian Suara NTB, Agus Talino; dan mantan Presidium Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram (FKMM), Nurdin Ranggabarani.
Nurdin menyebut bersama Pius memiliki sejarah panjang 25 tahun lalu berjuang bersama di jalanan menyuarakan reformasi. Dia mengisahkan ketika Pius selaku Sekjen Aldera ditangkap di depan RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. Karena bersama-sama turun di aksi Jakarta, dan pas pulang ke rumah Pius itu tuan rumah ditangkap, Nurdin memilih ikut dipenjara bersama Pius.
Ia minta mahasiswa Unram tidak berkecil hati dalam kancah pergaulan kampus PTN di Indonesia. Sebab, lahirnya reformasi juga termasuk perjuangan mahasiswa Unram di Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram (FKMM) kala itu.
Rektor Unram, Prof. Bambang Hari Kusumo, menyebut buku “Aldera: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999” sangat baik untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan mencintai NKRI.
Pius dinilai memberi semangat ke mahasiswa untuk bangga pada Indonesia, terutama bagaimana harus menjaga persatuan dan kesatuan. “Buku Aldera ini lebih pada menyemangati kita semua agar semangat membangun bangsa dan negara,” lugasnya. rul
