POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Anggaran Pilgub Bali 2024 yang dikucurkan Pemprov Bali ke KPU Bali senilai Rp155,982 miliar lebih, hanya digunakan sekitar setengah atau 50%. Berhubung tahapan Pilgub Bali usai sudah, maka anggaran yang tersisa sekitar Rp75 miliar akan dikembalikan ke kas daerah.
“Kami akan kembalikan anggaran tiga bulan setelah penetapan calon terpilih. Penetapan dilakukan antara tanggal 4 sampai 6 Januari 2025, setelah E-BRPK dirilis oleh MK (Mahkamah Konstitusi) tanggal 3 Januari 2025,” sebut Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam riung media di Denpasar, Senin (23/12/2024).
Lidartawan menyebut besarnya sisa anggaran itu sebagai bukti efisiensi KPU, dan menolak tudingan KPU tidak maksimal menyerap anggaran, sekaligus lemah dalam perencanaan kegiatan. Menurutnya, efisiensi terjadi karena KPU membuat rencana anggaran maksimal untuk lima paslon, termasuk calon perseorangan atau independen. Ternyata paslon hanya dua, Mulia-PAS dan Koster-Giri, dan untuk mereka saja anggaran dipakai kampanye. Sisanya dikembalikan ke kas daerah.
Selain itu, sambungnya, KPU melakukan efisiensi perjalanan dinas, juga dalam pengadaan barang dan jasa. Jika peralatan masih bagus, tidak ada pembelian baru. Dalam urusan logistik, KPU juga mengetatkan pengeluaran dengan mengkonsolidasikan pengadaan di KPU Bali. Karena membeli dalam jumlah besar, harga per lembar surat suara jadi jauh lebih murah. Dengan nada berkelakar, dia bilang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di KPU Bali paling jago menawar harga lewat e-katalog dan kompetisi mini.
“Karena target tidak ada gugatan ke MK berhasil, maka anggaran untuk PHPU tidak dipakai. Pilkada 2024 ini sangat murah dibandingkan sebelumnya, tidak ada temuan, dan tidak ada diselewengkan,” tegasnya didampingi komisioner John Darmawan, Luh Putu Widyastini dan IGN Agus Darmasanjaya.
Lebih jauh diutarakan, dia mendaku bangga dan bahagia karena mampu hattrick tanpa ada sengketa hasil ke MK sejak Pilkada 2020, Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Catatan itu disamai DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta. Namun, DKI Jakarta karena hanya ada Pilgub, tanpa ada Pilkada di kabupaten/kota; sedangkan di Yogyakarta hanya ada Pilkada di kabupaten/kota tanpa Pilgub, karena Gubernur Sultan Yogyakarta otomatis menjabat Gubernur. “Terima kasih kepada media yang menggaungkan target agar Pilkada 2024 tanpa ada sengketa di MK,” ucapnya.
Soal efisiensi anggaran dipakai bukti minimnya sosialisasi ke publik, Lidartawan menilai itu sebagai omong kosong. “Tuduhan bull shit aja itu,” lugasnya dengan ekspresi datar.
Dia melanjutkan, harus diketahui berapa kali sosialisasi KPU dengan tatap muka, lewat media sosial seperti Tiktok, televisi, radio dan sebagainya. Termasuk sosialisasi bahwa surat C pemberitahuan bukan panggilan memilih. Tidak dapat C pemberitahuan tetap dapat memilih, sepanjang terdaftar di DPT, apalagi ada DPT Online. Sosialisasi bahkan sampai menyedot anggaran sekira Rp4 miliar lebih.
“Pemilih di Pilgub 2024 tidak ada turun dibandingkan 2018. Jangan lagi mengkambinghitamkan KPU. Kami sedang survei kenapa masyarakat saat Pileg dan Pilpres hadir ke TPS, tapi tidak saat Pilkada? Apa karena KPU (kurang sosialisasi) atau masyarakat memang tidak mau memilih?” bebernya.
Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Lidartawan berkata mengusulkan ke KPU RI agar KPU diberi kewenangan mengelola sendiri pembuatan data pemilih. Kalau datanya rusak, jelas yang salah KPU. Kalau sekarang, data pemilih melibatkan instansi lain, termasuk tata cara saat menggunakan hak pilih perlu memakai KTP. “Kami juga usulkan ada kewenangan dan anggaran di KPU untuk menertibkan baliho atas rekomendasi Bawaslu, dengan melibatkan Satpol PP,” tandasnya. hen