POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali gahar “menguliti” tata kelola anggaran dan pelayanan publik Pemprov Bali dalam rapat paripurna DPRD Bali, Senin (14/9/2026). Meski diksinya tajam, pembaca Pandangan Umum (PU) Fraksi Gerindra-PSI, Gde Harja Astawa, menegaskan kritik yang disampaikan legislatif bukanlah bentuk permusuhan.
“Kami mengingatkan pemerintah agar tidak mengukur keberhasilan pembangunan hanya dari tingginya serapan anggaran. Proyek yang selesai dinilai bukan berarti masyarakat otomatis sejahtera jika dampaknya tidak dirasakan secara langsung,” serunya dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bali, Disel Astawa, dan dihadiri Gubernur Wayan Koster tersebut.
Salah satu poin utama yang disorot adalah keberadaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Fraksi ini mendesak Pemprov tidak hanya aktif memungut, tapi harus terbuka dan mau dipertanyakan ke mana uang tersebut digunakan, lokasi penerapannya, hingga hasil konkretnya. Program PWA harus dijelaskan eksplisit agar operasional dan hasilnya dapat ditelusuri. Harja menyatakan menolak adanya ruang abu-abu dalam pengelolaan dana PWA, dan minta pengawasan diperketat.
“Kami minta target PWA realistis berdasarkan data lapangan, bukan sekadar dinaikkan di atas kertas sebagai angka administratif. Pemprov agar melakukan evaluasi terbuka mengenai target, realisasi, hingga selisihnya,” urai Harja.
Selain PWA, Fraksi Gerindra-PSI mempertanyakan transparansi pengelolaan defisit anggaran yang mencapai Rp842 miliar, serta pola pencantuman pinjaman daerah dalam struktur anggaran. Pola ini dilihat ada sejak 2021, di mana pinjaman daerah terus dicantumkan, padahal ketika pinjaman tidak terealisasi, program kegiatan tetap bisa berjalan. Pemprov diminta menjelaskan secara serius dan berbasis data mengenai peruntukan sebenarnya dari pinjaman tersebut, bukan sekadar memberi jawaban normatif.
“Apakah pola penganggaran yang berulang ini pernah mendapat catatan dari Kemendagri, BPK RI, atau Inspektorat? Tujuannya tujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas, bukan kami berniat mencari-cari kesalahan,” tegasnya.
Penyertaan modal di Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB) kembali disoroti. Pemprov diminta tidak hanya menyajikan laporan angka, tetapi membeberkan besaran uang yang keluar, kendala yang dihadapi, progres pembangunan, serta kepastian kapan kontribusi riilnya dapat dirasakan daerah dan masyarakat. “Kami mengingatkan aset daerah adalah milik rakyat yang bentuknya tidak boleh hanya berpindah menjadi pengeluaran,” ungkapnya lantang.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Gerindra-PSI menekankan pentingnya kesetaraan pelayanan publik tanpa memandang kedekatan dengan kekuasaan, pejabat, atau partai politik tertentu. Pemerintah diingatkan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat secara adil berdasarkan aturan dan kebutuhan. “Fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan demi kebaikan bersama. DPRD hadir bukan untuk menyenangkan pemerintah, dan fungsi pengawasan yang dijalankan sama sekali bukan untuk menghambat atau menjatuhkan eksekutif,” pungkasnya.
Menanggapi PU Fraksi-fraksi itu, Gubernur Koster menyambut baik masukan dan sorotan kritis yang disampaikan semua fraksi. Koster mengapresiasi materi pandangan umum yang dinilainya sangat kritis dan tajam. “Seluruh poin yang disampaikan akan menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun jawaban, serta menyempurnakan kebijakan anggaran ke depan,” ucapnya ditemui usai rapat paripurna. hen
