KPU Bali Uji Publik Perubahan Dapil, Alokasi Kursi Dapil Badung “Curi” Dapil Buleleng

KPU Provinsi Bali saat menyampaikan rancangan pergeseran alokasi kursi DPRD Provinsi di Kabupaten Badung, Rabu (18/1/2023). foto: ist

MANGUPURA – Daerah Pemilihan (Dapil) Buleleng yang sebelumnya paling “gemuk” mendapat alokasi kursi untuk kuota DPRD Bali, bisa jadi agak “langsing” pada Pemilu 2024 mendatang. Pada saat yang sama, karena jumlah penduduknya bertambah signifikan, Dapil Badung akan mendapat limpahan kursi dari Buleleng.

Hal tersebut merupakan gambaran saat uji publik dapil di Bali yang diselenggarakan KPU Bali di Kuta, Rabu (18/1/2023). Dalam rancangan dapil, KPU Bali menyampaikan ditemukan pergeseran alokasi kursi bagi calon DPRD Bali dari Kabupaten Badung dan Buleleng.

Bacaan Lainnya

Menurut Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bali, Luh Putu Sri Widyastini, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyerahkan penyusunan dapil ke KPU provinsi, KPU Bali membuat rancangan dengan dasar Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dengan SK KPU RI 457 tahun 2022.

“Memang tetap sembilan dapil, tapi ada pergeseran kursi. Badung yang sebelumnya enam bertambah satu kursi, dan Buleleng yang semula 12 berkurang satu kursi,” terangnya dalam kegiatan yang dibuka Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, tersebut.

Meski pergeseran alokasi kursi untuk Dapil Badung ini sifatnya masih tentatif atau belum final, Widyastini memandang potensi ada perubahan terbilang relatif kecil. Pertimbangannya, melihat metode perhitungan yang digunakan untuk merancang alokasi kursi tersebut.

Baca juga :  Satgas Lingkungan dan Banjar Adat Alas Arum Bantu Sembako 25 KK Yang Diisolasi

Soal alasan Dapil Badung “mencuri” kursi Dapil Buleleng, dia menuturkan pada Pemilu 2019 jumlah penduduk yang menjadi perhitungan DAK2 di Badung sebanyak 468.346. Kini, jumlah penduduk Badung meningkat menjadi 517.969. Untuk Dapil Buleleng yang sebelumnya 12 kursi kini menjadi 11 kursi, saat ini penduduknya sebanyak 827.642 jiwa dari 814.356 pada tahun 2019.

“Kami melaksanakan sosialisasi dapil ini sesuai tahapan yang diarahkan KPU RI, untuk memberi pengetahuan maupun informasi kepada masyarakat. Jadi, ada tanggapan yang akan kami sampaikan ke KPU RI nanti,” lugas komisioner asal Buleleng ini.

Mengacu Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, alokasi kursi untuk DPRD Bali masih sama yakni 55 kursi dari sembilan dapil. Soal apakah ada perubahan atau tidak, Widyastini mengajak untuk menunggu keputusan akhir KPU RI. “Jika rancangan ini disepakati, kami akan jelaskan kembali dasar perhitungannya bahwa dasar pergeseran adalah DAK2. Semoga saja tidak ada polemik,” imbuhnya.

Sesuai tujuannya untuk mendapat masukan publik, saat proses sosialisasi rancangan KPU Bali tersebut muncul sejumlah tanggapan dari partai politik. Salah satunya adalah kembali mempertanyakan alasan pergeseran kursi. Menyikapi derasnya pertanyaan, Widyastini menegaskan lembaganya berpedoman pada hukum dan data sebagai dasar perhitungan.

Terkait nada penolakan dari parpol terhadap skema KPU Bali itu, Widyastini menyebut tidak ada ruang untuk parpol melakukan penolakan. Apa yang dilontarkan sebatas memberi masukan dan saran. “Sebenarnya seluruh tahapan punya potensi gugatan, jadi paling tidak kami menguatkan dasar hukum dulu,” ulasnya.

Baca juga :  Tegakkan KTR, Klungkung Eliminasi Iklan Rokok

Sebagai penegas, Widyastini kepada media berujar penyusunan rancangan dapil dan alokasi kursi telah mengikuti tujuh prinsip. Selain kesetaraan nilai suara, ungkapnya, juga menimbang ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, dan integralitas wilayah. “Juga coterminous (berdampingan), kohesivitas, dan kesinambungan,” katanya memungkasi. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.