KPU Bali Periksa Keamanan Penyimpanan APD, Bawaslu Larang Ada Akses di Belakang Pemilih

  • Whatsapp
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan (kiri), memeriksa APD yang disimpan di desa sebelum didistribusikan ke TPS, Kamis (3/12/2020). Foto: Ist
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan (kiri), memeriksa APD yang disimpan di desa sebelum didistribusikan ke TPS, Kamis (3/12/2020). Foto: Ist

DENPASAR – Ketersediaan alat pelindung diri (APD) di TPS menjadi salah satu syarat utama dilangsungkannya Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Tak ingin logistik APD jadi sandungan, distribusi dan pengamanan APD di desa diperiksa kesiapannya. Khusus untuk Denpasar dan Badung, sejauh ini dipastikan tidak ada kendala. Hal tersebut diutarakan Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, usai monitoring logistik APD, Kamis (3/12/2020).

Lidartawan mendatangi dua sampel titik, masing-masing di Desa Sesetan, Denpasar Selatan; dan Kelurahan Sading, Mengwi di Kabupaten Badung. Pada prinsipnya, kata Lidartawan, APD disimpan dan ditangani dengan baik di dua lokasi itu. Barang-barang seperti masker, face shield (pelindung wajah), penyanitasi tangan dan sejenisnya itu siap disalurkan dari desa ke setiap TPS paling lambat tanggal 8 Desember, atau sehari sebelum pemungutan suara.

Bacaan Lainnya

“Nanti distribusi APD ke TPS dikoordinasikan dengan masing-masing KPPS oleh PPS untuk memudahkan mereka bekerja. Yang kami cek itu barang sudah di lapangan, sehingga dipastikan tidak ada masalah. Ini membuktikan kami siap menjalankan pilkada dengan tetap menjalankan protokol kesehatan,” urainya.

Lebih jauh disampaikan, untuk di Denpasar tidak ada persoalan APD lagi. Kalaupun ada barang belum tiba seperti sarung tangan plastik, karena masih menunggu pasokan dari distributor. Sementara untuk di Badung, thermogun sudah dikirim ke desa, dan saat dicoba dalam keadaan berfungsi.

Baca juga :  Tiga PDP Covid-19 di Buleleng Sembuh

Pengertian pengamanan APD tidak ada masalah itu, jelasnya, yakni tempat penyimpanan dipastikan tidak mengganggu fungsi barang. Misalnya disimpan di tempat tidak basah, jika terjadi hujan tidak akan kehujanan, dan di lokasi ada penjaganya. “Yang jaga itu linmas di desa, kantor desanya dikontrol, ruangan dikunci KPPS. Intinya semua harus aman dari segi penanganan di desa,” tegas mantan Ketua KPU Bangli itu.

Komisioner Bawaslu Denpasar, I Wayan Sudarsana, yang dimintai komentar di kesempatan terpisah, berkata APD dikirim secara bertahap. Hasil koordinasi pengawasan terakhir, KPU Denpasar dinilai sudah menjalankan mekanisme dan standar PKPU terkait prokes di TPS. Penekanannya yakni KPU menyalurkan sesuai standar jumlah, batas waktu, dan hal teknis lainnya.

“Kami akan koordinasi lagi dengan rekan di KPU Denpasar. Kalau misalnya ada kekurangan, yang kurang apa saja. Jika ada masalah, kami beri solusi kepada KPU,” ulasnya usai bimtek untuk pengawas TPS.

Terkait bimtek yang diselenggarakan Bawaslu, dia menyebut untuk  memberi pemahaman kepada pengawas TPS tata cara dan mekanisme pengawasan. Mulai dari pengawasan distribusi logistik, pengiriman form C pemberitahuan ke pemilih, sampai pengawasan pembuatan TPS. Khusus untuk pembuatan TPS, dia menegaskan prinsip kerahasiaan wajib ada saat pemilih menyalurkan hak politiknya.

“Dari sisi tata letak, TPS itu minimal 8×10 meter, tapi di Denpasar rencananya ruang kelas sekolah dipakai TPS. Kami mengingatkan agar tidak ada akses jalan di belakang pemilih (di bilik suara), kalau bisa langsung dinding, untuk menjamin kerahasiaan,” ujarnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.