POSMERDEKA.COM, DENPASAR – KPU Provinsi Bali resmi ditetapkan sebagai unit kerja percontohan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2025, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta transparan di seluruh lini kerja penyelenggara pemilu. Penetapan ini tertuang dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 892/PW.02-SD/12/2025, menempatkan Bali bersama enam provinsi lainnya di Indonesia. KPU Bali dipilih karena dinilai memiliki peran vital dalam fungsi pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya yang besar.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyatakan komitmen institusinya dalam menumbuhkan budaya integritas dan anti-korupsi. Dia membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas. “KPU Bali harus menjadi pionir dalam memberi pelayanan yang bermutu tinggi, dan bebas dari praktik pungutan liar,” ujar Lidartawan.
Fokus utama tim itu, ungkapnya, adalah memastikan enam area perubahan berjalan maksimal sesuai rencana aksi yang disusun. Implementasi enam area perubahan mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, hingga penguatan akuntabilitas kinerja. KPU Bali juga terus memperkuat sistem manajemen SDM aparatur, melalui penegakan disiplin dan pengembangan kompetensi pegawai. Penggunaan teknologi informasi dalam presensi online dan pengelolaan arsip digital, jadi bukti efisiensi kerja. Seluruh pimpinan diwajibkan menjadi role model melalui penandatanganan pakta integritas, dan pelaporan harta kekayaan secara rutin.
Sektor pengawasan turut diperketat melalui aktivasi Whistle Blowing System (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi. Masyarakat kini dapat melaporkan dugaan pelanggaran melalui platform digital yang disediakan di laman resmi KPU Bali. Hingga saat ini, laporan benturan kepentingan di lingkungan internal tercatat nihil. “Penguatan internal ini diharap mampu membentengi institusi dari intervensi yang dapat merusak kredibilitas demokrasi,” urainya.
Dalam hal pelayanan publik, bebernya, KPU Bali memperkenalkan inovasi layanan e-PPID untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas. Transformasi digital ini memungkinkan pemohon data mendapat informasi secara cepat tanpa harus datang ke kantor. KPU Bali juga aktif terlibat dalam forum Satu Data Indonesia untuk penyediaan statistik sektoral pemilu yang akurat. “Peningkatan kualitas ini secara konsisten demi menjaga kepuasan pemangku kepentingan di setiap tahapan pemilu,” papar Lidartawan.
Hasil evaluasi menunjukkan Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) mencapai 3,76 atau berkategori Prima. Angka tersebut mencerminkan persepsi anti-korupsi di lingkungan KPU Bali bermutu A, dengan kinerja sangat baik. Capaian ini selaras dengan evaluasi SAKIP dari Inspektorat KPU RI tahun 2023 yang memberi nilai 77,53 atau predikat BB. Keberhasilan ini menjadi fondasi kuat bagi KPU Bali untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun ini.
Lidartawan menambahkan, transparansi adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Bali. Dia menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. “Kami berkomitmen untuk mempertahankan standar pelayanan ini, dan terus melakukan evaluasi berkala agar tidak ada celah bagi penyimpangan,” tegas Lidartawan.
Saat ini, KPU Bali masif sosialisasi mengenai pembangunan ZI melalui berbagai kanal media sosial dan videotron. Upaya ini untuk mengedukasi publik mengenai standar pelayanan dan komitmen antikorupsi yang dijalankan. KPU Bali optimis dapat mewujudkan birokrasi yang benar-benar melayani dan berintegritas tinggi. “Seluruh tahapan menuju WBK dan WBBM kini menjadi prioritas utama demi peningkatan kualitas demokrasi di Bali,” pungkas Lidartawan. hen
