DALAM kisah Bharatayuda, Arjuna pernah bersumpah membunuh Jayadrata sebelum matahari terbenam; sebuah sumpah heroik sekaligus nyaris bunuh diri politik jika gagal ditepati. Sumpah seperti itu hampir selalu memukau publik, karena menawarkan kepastian di tengah kekalutan. Namun, sumpah absolut juga mengunci takdir pembuatnya di satu titik waktu. Dalam politik modern, sumpah semacam ini mudah berubah menjadi retorika kekuasaan yang terlihat perkasa, tapi ringkih diam-diam.
Di era komunikasi politik hipermedia saat ini, sumpah tidak melulu diucapkan dalam bentuk janji harfiah, bisa juga dalam bentuk klaim mutlak. Klaim yang terlalu besar melahirkan kharisma kepemimpinan instan, tapi juga menciptakan jebakan ekspektasi mengerikan. Dan, dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menunjukkan kecenderungan itu dalam komunikasi publiknya. Dari program Makan Bergizi Gratis hingga narasi soal sampah di Bali, pola yang muncul adalah produksi realitas melalui bahasa.
“Saya baru sehari lalu, para ahli, pakar dari White House sedang mempelajari MBG kita sendiri,” kata Prabowo dalam Taklimat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). MBG juga diklaim menjadi percontohan penyaluran makanan bergizi yang kini menjangkau 60 juta orang. Program ini disebut menciptakan 1 juta lapangan kerja melalui SPPG, dan berpotensi menjadi 3 sampai 5 juta jika mencapai 82 juta penerima. Klaim tersebut membangun citra Indonesia sebagai model baru dalam kebijakan pangan sosial global.
Di sisi lain, klaim sebesar ini, selain menjadi hiperealitas, juga menjadi titik rawan verifikasi dan, terutama, kritikan publik. Misalnya, secara substansial, MBG bukan menciptakan lapangan kerja mandiri, melainkan pembiayaan sementara yang menciptakan kontrak ketergantungan terhadap APBN. Alih-alih kemandirian industri, yang tercipta justru ilusi sebuah “lapangan kerja” yang niscaya segera lenyap begitu infus anggaran negara dicabut. Pakar kesehatan dr. Tan Shot Yen (6/2/2026) mencatat bagaimana skema ini, di akar rumput, membenturkan kader posyandu antara pakem kesehatan bayi dan kepatuhan distribusi pangan ultra-proses.
Dalam perspektif komunikasi politik, klaim skala global seperti ini bekerja sebagai alat hegemonik. Publik tidak lagi diundang menguji detail implementasi kebijakan, melainkan diajak percaya pada visi besar pemimpin. Efek psikologisnya kuat karena menyatukan nasionalisme, kebanggaan kolektif, dan loyalitas politik. Di sisi lain, risiko delegitimasi juga besar jika realitas lapangan tidak sejalan dengan narasi penguasa.
Pola serupa muncul dalam narasi soal Bali dan isu sampah, yang diangkat secara terbuka di forum nasional. Teguran Presiden bergegas ditindaklanjuti dalam bentuk mobilisasi sumber daya besar. Bahasa tidak hanya menjelaskan realitas, juga memaksa realitas bergerak mengikuti narasi. Presiden hadir sebagai aktor penyelamat sekaligus hakim moral, terlepas sejauh mana konsistensi dan keberlanjutan instruksi itu di masa depan.
Dalam kerangka Michel Foucault, ini adalah produksi pengetahuan melalui kekuasaan. Ketika narasi “Bali harus bersih” disampaikan dalam forum negara, dia berubah menjadi standar moral nasional. Siapa yang melawan narasi itu, otomatis berisiko dilabeli sebagai penghambat kepentingan publik; minimal pembuat kegaduhan. Kuasa bekerja bukan lewat tindakan represi, tapi lewat definisi kebenaran dan pendisiplinan tubuh birokrasi sipil berikut TNI/Polri.
Meminjam pandangan rasionalitas instrumental Habermas, bahasa tidak lagi menjadi ruang diskursus rasional, tapi alat mencapai target legitimasi politik. Komunikasi berubah dari dialog menjadi instruksi. Publik sekadar menjadi audiens, hanya partisipan untuk manut saja.
Risiko “Sumpah Arjuna” versi modern itu muncul ketika lawan politik sejatinya tidak perlu frontal menyerang kebijakan. Mereka cukup bersabar saja menunggu klaim absolut itu diuji. Jika realitas tidak sesuai, delegitimasi –yang dikonstruksi atau alamiah– pelan tapi pasti akan menggerogoti. Banyak pemimpin jatuh bukan karena diserang, tapi karena beban ekspektasi yang diciptakan sendiri.
Dalam politik modern, kegagalan memenuhi klaim absolut sering lebih destruktif daripada kegagalan kebijakan biasa. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya program, tapi wibawa simbolik kepemimpinan. Lihat saja bagaimana penanganan bencana Sumatera yang berlalu dua bulan, ternyata masih jadi perbincangan panas di media sosial. Publik galibnya bisa “berdamai” dengan kebijakan yang gagal, tapi lebih sulit memaafkan narasi besar yang terbukti ilusi.
Gaya komunikasi hiperheroik sesungguhnya jadi dilematis. Di satu titik dapat mempercepat konsolidasi dukungan politik, di titik lain juga mempercepat potensi krisis legitimasi jika narasi runtuh. Strategi komunikasi Prabowo menunjukkan ada kekuatan psikologis retorika absolut bermain di antara kepemimpinan simbolik dan performa geopolitik. Strategi ini memang efektif membangun aura kepemimpinan tegas, lugas, dan direktif, tapi konsekuensinya publik selalu menuntut pembuktian konkret.
Yang mungkin luput disadari, hegemoni berbasis glorifikasi selalu rentan terhadap data tandingan. Di era media sosial, realitas alternatif bisa muncul kapan saja. Satu video, satu laporan investigasi, atau satu angka statistik bisa meruntuhkan narasi besar. Kekuasaan terkadang bagai istana kardus; terlihat kuat sekaligus ringkih.
Sebagai pembanding, berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia pada 8 Februari 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9%, didorong keberhasilan program MBG dan ketegasan pemberantasan korupsi. Namun, masih terdapat 19,2% masyarakat yang menyatakan kurang puas (2,2% menyatakan tidak puas sama sekali). Meski porsinya mikro, angka ini sangat layak sebagai bahan evaluasi pemerintah ke depan– itu juga kalau mau.
Pada akhirnya, politik lazimnya menguji sumpah-sumpah besar pada momen krisis dan kampanye politik; ketika perbandingan janji dengan kenyataan adalah menu utama. Di titik itu, heroisme bisa berubah menjadi ironi tanpa peringatan. Pertanyaannya bukan apakah retorika absolut itu efektif hari ini, melainkan ketika matahari “kenyataan” dalam narasi hiperheroik mulai turun, apakah sumpah politik itu masih dipercaya? Gus Hendra
