GIANYAR – Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kabupaten Gianyar, Rabu (6/7/2022) terkait pengawasan program percepatan penurunan prevalensi stunting pemerintah daerah di Bali.
Lima anggota rombongan dipimpin Niken Ariati selaku Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK dan Kasatgas, diterima Wakil Bupati (Wabup) Gianyar, AA Gde Mayun, di Kantor Bupati Gianyar.
Wabup Mayun mengatakan, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi stunting di Gianyar mencapai angka 40,99 persen atau 16.189 jiwa balita. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan prevalensi stunting di Bali sebesar 32,53 persen, dan prevalensi stunting nasional sebanyak 37,21 persen.
Tahun 2018, Gianyar ditetapkan sebagai Kabupaten Lokus Stunting, dan ini menjadi hal yang mengejutkan banyak pihak.
Mencari penyebab terjadinya stunting begitu tinggi, tahun 2019 Pemkab Gianyar bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penyebab stunting, yakni kebiasaan ayah merokok, personal higiene penyiapan makanan, kecukupan suplemen/vitamin, ketersediaan air minum yang bersih dan sanitasi.
Lebih jauh diutarakan, Pemkab Gianyar meluncurkan berbagai program pencegahanstunting. Antara lain pembentukan tim stunting dari Kabupaten sampai desa adat, pemberian makanan tambahan sampai membangun RS Sanjiwani sebagai rumah sakit rujukan wilayah Bali Timur.
“Berkat kerja keras, prevalensi stunting dapat ditekan sangat jauh. Berdasarkan data SSGBI terakhir berada di angka 5,1 persen, terendah secara nasional,” terang Mayun.
Saat ini, ucapnya, IPM Kabupaten Gianyar berada di angka 77,70, lebih tinggi dari Provinsi Bali dan nasional. Angka Harapan Hidup Masyarakat di angka 73,78 tahun yang juga lebih tinggi dari Provinsi Bali dan nasional.
Niken Ariati mengaku cukup tertarik dengan bagaimana perjuangan Gianyar dari tahun 2013 bisa meningkatkan perbaikan angka prevalensi stunting dari 40,99 persen menjadi 5,1 persen.
Pemkab Gianyar dinilai berkomitmen untuk mengakselerasi supaya ada perbaikan, sehingga terbaik di antara kabupaten/kota di Bali. “Menurut saya, kalau Gianyar bisa, harusnya semua pemda bisa. Kalau bisa semuanya paling tidak bisa di bawah 10 persen itu sudah lumayan,” pujinya.
Dari sisi anggaran, jelasnya, program pemerintah untuk penanganan stunting selama empat tahun terakhir sekira Rp30 triliun. Sementara di SSGBI, angka prevalensi stuntingmasih di angka 24,4 persen. Itu artinya dari 100 yang lahir, terdapat 20 yang berisiko.
“Ke depan, bagaimana generasi Indonesia dibangun kalau prevalensinya masih tinggi? Orang sudah ngomong ke Mars, kita masih dengan angka stunting. Itu menjadi konsen kami. Satu, dari sisi anggaran; yang kedua, dari segi kewenangan,” ungkap Niken Ariati.
Keikutsertaan KPK dalam program percepatan penurunan stunting, paparnya, karena berusaha menjaga program. Yang namanya korupsi itu, kadang-kadang program tidak sampai di titik yang diharap karena di tengah-tengahnya ada banyak permasalahan.
Mulai dari regulasi yang abu-abu, diskresi yang tidak pada tempatnya, serta benturan kepentingan pada saat menjalankan program. Ditambah mungkin ada pelanggaran dalam konteks pengadaan barang dan jasa.
“Di wilayah kami, wilayah IV ada beberapa hal tersebut. Mulai dari biaya penganggaran biaya komunikasi, juga dalam konteks pengadaan barang dan jasa saat DAK fisik dan DAK nonfisik. Itu yang ingin kita jaga,” imbuhnya.
Usai pertemuan, KPK juga mengunjungi Desa Lodtunduh, Ubud sebagai salah satu desa dengan angka penurunan stunting tertinggi. Saat ini tinggal 3,9 persen dari jumlah balita yang ada. adi
