POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan observasi terkait ditunjuknya Kabupaten Gianyar oleh Pemprov Bali sebagai calon percontohan Kabupaten Antikorupsi.
“Kabupaten Gianyar sebagai kandidat percontohan Kabupaten Antikorupsi agar berusaha seoptimal mungkin memenuhi dokumen administrasi dan pelaksanaannya,” ujar Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, di Gianyar, Selasa (5/3/2024).
Sugiada minta Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk senantiasa mendorong dan mendukung intensif serta positif dalam mempersiapkan dokumen dan melaksanakan kegiatan antikorupsi dengan lebih optimal. Jadi, pada akhirnya dapat menampilkan dokumen dan bukti pelaksanaan kegiatan antikorupsi sesuai indikator di masing-masing komponen penilaian tersebut.
Ketua Tim Observasi Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi, Andhika Widiarto, berkata korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan semua orang bisa tergoda.
“Mungkin saat ini saya ada di KPK jadi sulit untuk korupsi, tapi kalau saya bekerja di instansi lain misalkan, mungkin ada godaan. Tapi kembali lagi ke diri sendiri dan integritas seseorang dalam menerapkan budaya antikorupsi,” ujar Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK tersebut.
Dalam upaya pencegahan korupsi, sambungnya, KPK memiliki 3 trisula atau strategi yang dilakukan yakni penindakan, pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Ada tiga pendekatan, yakni pertama; tindakan berupa operasi tangkap tangan. Itu untuk memberikan efek jera atau rasa takut untuk korupsi.
Kedua; ada pencegahan, ini mengatur atau memperbaiki sistem untuk menghambat jalan supaya orang tidak bisa korupsi lagi, semua dibatasi. “Terakhir adalah pendidikan kita mengajarkan perilakunya atau membangun budaya antikorupsi, dan ini perlu peran serta masyarakat,” ajaknya.
Pj. Bupati Gianyar, Dewa Tagel Wirasa, mendukung kegiatan percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi. Dia menilai akan menjadi suatu motivasi bagi pemerintah daerah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi bagi seluruh ASN dan masyarakat.
Pemkab Gianyar, urainya, melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan digitalisasi pelayanan publik menggunakan sistem pelayanan online. Baik yang disediakan instansi pusat/kementerian maupun aplikasi yang dikembangkan Pemkab Gianyar.
“Digitalisasi pelayanan ini untuk mempermudah masyarakat serta meminimalisir adanya praktik suap atau gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” papar Tagel Wirasa.
Salah satu bentuk komitmen Pemkab Gianyar dalam rangka pencegahan korupsi, imbuhnya, adalah melaksanakan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. “Ini juga difokuskan perbaikan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan mengurangi risiko dan potensi korupsi,” ungkapnya.
Hasil program itu dapat dilihat dari beberapa prestasi yang didapat tahun 2023. Capaian MCP KPK sebesar 94,29 persen untuk delapan area yang menjadi intervensi MCP KPK. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Gianyar di peringkat 4 se Provinsi Bali dan peringkat 22 Nasional.
Capaian tersebut sejalan dengan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, Kabupaten Gianyar memperoleh capaian 83,78 persen (Tertinggi Nasional pada Kategori Kabupaten Tipe Besar). adi
