DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, membuat pernyataan agar anggota DPR/DPD RI dari Bali berjuang di Senayan untuk infrastruktur dan transportasi massal Bali. Jangan malah mengurus sesuatu secara seradak-seruduk, ke sana ke mari, yang tidak bermanfaat. Pernyataan yang dimuat di salah satu media itu disampaikan saat bertemu ratusan stakdeholder pariwisata Bali di Gedung Ksiiarnawa, Taman Budaya Budaya Bali, Denpasar, Kamis (30/1) lalu.
Sebagai anggota DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih, mengaku sebenarnya tidak ingin terlalu serius menanggapi pernyataan itu. Dia mendaku merespons pernyataan Gubernur Koster itu antara “penting dan tidak penting”. Namun, karena menjadi anggota DPR mewakili rakyat Bali, dia merasa perlu juga menanggapi. “Jadi, publik juga bisa melihat dari perspektif yang lain,” ujar Demer, sapaan akrabnya, Selasa (4/11/2025).
Demer berkata sangat menghormati pernyataan Gubernur Koster sebagai kepala daerah. Menurutnya, meski nadanya terkesan kurang menyenangkan, pernyataan Koster merupakan bentuk kegelisahan dia atas situasi Bali saat ini. Baginya, sikap pemimpin yang seperti itu patut diapresiasi.
Masalahnya, kata dia, Koster seyogianya menjelaskan lebih lanjut kepada siapa pernyataan itu ditujukan. Apakah kepada semua anggota DPR atau DPD RI saat ini? Sebab, Demer mengklaim selama ini sudah banyak berjuang untuk Bali di Senayan, meski tidak terlalu sering mengekspos ke media massa. Hal lain yang disoroti adalah istilah “seradak-seruduk”, yang menurutnya terkesan insinuatif.
“Maksud saya begini. Alangkah baiknya jika Pak Gubernur menjelaskan lebih detail siapa yang dimaksud itu? Jadi, tidak terkesan menggeneralisir kayak gitu,” ulasnya.
“Saya yakin yang dimaksud Pak Koster bukan saya, karena saya hubungan baik dengan Pak Koster, pernah lama sama-sama di DPR, dan beliau tahu kinerja saya. Jadi, siapa yang dimaksud?” sambungnya sembari terkekeh.
Diminta merinci klaim perjuangan di Senayan, Demer menyebut saat sebagai anggota Komisi IV, dia memperjuangkan program untuk petani dan nelayan di Bali dalam bentuk permodalan, alat-alat pertanian dan nelayan. Juga jalan untuk akses petani. Berikutnya Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan tahun 2008 untuk menghindari sistem ijon (tengkulak), yang menjangkau sekitar 500 gabungan kelompok tani (gapoktan) di seluruh Bali. Bahkan di Karangasem sampai 100% desa mendapat bantuan Rp100 juta per kelompok tani dari program itu.
Saat di Komisi VI, Demer berujar memperjuangkan mesin pakan ternak dan mesin jahit portable untuk kelompok masyarakat. Juga pelatihan-pelatihan UMKM untuk mengakses permodalan maupun belajar tentang bisnis digital, rerata 40 kali pelatihan dalam setahun.
Disinggung mengapa dia tidak banyak memperjuangkan soal infrastruktur sebagaimana harapan Koster, Demer menjawab santai. “Bagaimana saya bisa sering ngurusin infrastruktur, lha saya di komisi yang bukan urusan itu. Poinnya begini. Bahwa saya tidak terlalu intens berjuang di infrastruktur, bukan berarti saya tidak berjuang sama sekali untuk Bali, gitu lho,” tegasnya.
Demer menambahkan, semua anggota DPR dari Bali tidak ada di Komisi V yang menangani persoalan infrastruktur, sebagaimana poin yang dimaksud Koster. Padahal jika ada satu saja yang duduk di Komisi V, mungkin Koster tidak perlu sampai mengekuarkan pernyataan itu.
“Mungkin sebaiknya Pak Koster sebagai Ketua DPD PDIP, menugaskan atau merekomendasikan salah satu dari lima anggota DPR dari PDIP itu masuk Komisi V. Jadi, Pak Koster sebenarnya tidak perlu membuat pernyataan general semacam itu, karena Pak Koster menurut saya punya kapasitas untuk membuat solusinya. Masalahnya, Pak Koster mau apa nggak membuat jalan keluar itu?” tandasnya bernada retoris. hen
