Kontrak 1.208 PTT-GTT Disdikpora Bangli Diperpanjang

  • Whatsapp
SEBANYAK 1.208 pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) di lingkungan Disdikpora Bangli mendapat SK perpanjangan kontrak. Foto: gia
SEBANYAK 1.208 pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) di lingkungan Disdikpora Bangli mendapat SK perpanjangan kontrak. Foto: gia

BANGLI – Sebanyak 1.208 pegawai tidak tetap  (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) di lingkungan Disdikpora Bangli mendapat SK perpanjangan kontrak. Penandangatangan SK perpanjangan kontrak dilakukan di SKB Kayuambua. Pada kesempatan itu hadir Bupati Bangli, Made Gianyar; Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika; Kadisdikpora Bangli, I Nengah Sukarta; dan Panwascam Susut, Nengah Wirasmana.

Sukarta usai acara mengatakan, ada beberapa pokok pembahasan yakni masalah alokasi formasi PTT dan GTT di Disdikpora. Juga dibahas pengimbangan pengeluaran belanja pegawai. Sebab, dalam satu sekolah bisa ada 3 GTT dan 3 guru PNS, sisanya pengabdi. “Hal ini menimbulkan belanja pegawai banyak, ini yang kami seimbangkan. Kemungkinan ada pemindahan sesuai koordinasi,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Alokasi formasi ini, jelasnya, akan berdampak kepada penerimaan pegawai kontrak daerah (P3K) yang dibayarkan oleh pusat. Pemkab Bangli akan mengusulkan ke pusat 2.108 orang untuk dijadikan P3K, terdiri dari 551 PTT, 657 GTT dan 900 tenaga pengabdi. “Perpanjangan kontrak kami tuntaskan akhir tahun ini, karena bulan Januari akan dibayarkan,” katanya.

Untuk menghindari adanya kecurigaan pada masa kampanye, dia mendaku sengaja mengundang Ketua DPRD Bangli, Bawaslu Bangli, dan Panwascam Susut. Alasannya, mungkin saja acara tersebut dicurigai untuk memobilisasi PTT dan GTT ke paslon tertentu, atau ada laporan oknum.

Baca juga :  Ekonomi Bali Minus di Kuartal II-2020, Cok Ace Kumpulkan Lembaga Perbankan

Sukarta melanjutkan, sesuai informasi Bupati Made Gianyar, tahun 2010 Pemkab Bangli mengangkat PNS. Saat itu beberapa GTT kalah saing oleh PNS, karena jam kerja mereka diambil. Menyikapi situasi, Bupati ke Jakarta untuk mengusulkan P3K, dan kebijakan itu diketahui Ketua DPRD lama. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.