POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Sejumlah anggota DPRD Bali lintas fraksi terlihat ngobrol dengan mimik serius, sebelum mulai rapat paripurna di Gedung Wiswa Sabha kantor Gubernur Bali, Senin (8/9/2025). Kemungkinan dipangkasnya tunjangan perumahan dan transportasi mereka jadi topik seru, karena berimplikasi negatif kepada cara “komunikasi politik” ke konstituen. Singkat tutur, kini mereka pusing melayani undangan warga di dapil masing-masing.
“Ini lihat, saya sampai balas WA undangan konstituen seperti ini. Saya blak-blakan saja,” ucap seorang politisi senior sembari menunjukkan layar ponselnya. Isinya percakapan dengan konstituen yang minta bantuan materi untuk suatu upacara agama. Dia menjawab bahwa “berhubung tunjangan dihapus, untuk sementara tidak bisa membantu seperti sebelumnya.”
Seorang legislator muda berkisah, mungkin ini adalah momen legislator tidak lagi berupaya terlihat royal di mata konstituen. Sebab, jika ada undangan di masyarakat, diminta atau tidak, legislator niscaya menyumbang senilai tertentu. Dan, itu diambil dari tunjangan yang diperoleh.
“Kalau tunjangan dipangkas, kami cari uang di mana? Kalau orang tidak tahu pasti dikira kami enak-enak terima tunjangan segitu. Tapi itu yang kami pakai menyama braya, ada undangan nikah, mesangih dan sebagainya,” tuturnya sembari tersenyum masam.
Salah seorang legislator perempuan mengeluhkan mudahnya masyarakat terprovokasi dengan kabar miring tentang DPR RI, dan mengaitkan ke DPRD. Yang disorot anggota DPR RI, yang kena getah anggota DPRD. “Kira-kira masyarakat mau ngerti nggak ya kalau kami jelasin masalah (pemangkasan tunjangan) ini?” celetuknya sambil geleng-geleng kepala.
Soal kemungkinan tunjangan anggota DPRD dipangkas, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengaku hal itu akan dievaluasi. “Nanti kita evaluasi, disesuaikan dengan kebutuhan prioritas,” ujarnya usai rapat paripurna.
Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya yang berdiri di sebelahnya hanya manggut-manggut saja menyimak jawaban Giri Prasta. “Sudah jalan,” sambung Giri Prasta ketika didesak kapan evaluasi akan dilangsungkan.
Menurut Giri, evaluasi tunjangan DPRD Bali dijalankan dengan menimbang kebutuhan prioritas dan kekuatan fiskal daerah. Soal kemungkinan tunjangan dihapus sama sekali, berpikir sejenak, Giri menjawab Pemprov bekerja sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang tunjangan DPRD. Karena itu, dia menduga tunjangan tetap ada meski evaluasi juga dilakukan.
Dalam konteks hukum, Giri menegaskan eksekutif bisa digugat di PTUN jika sampai menghapus tunjangan anggota DPRD Bali. Sebab, tindakan itu justru menabrak regulasi yang masih berlaku saat ini. “Ketika kami nolkan tunjangan itu, yang tidak sesuai regulasi, kami bisa di-PTUN-kan karena melaksanakan wewenang yang sewenang-wenang. Kita ikuti saja regulasi,” tandasnya.
Pernyataan bernada kalem disampaikan Dewa Made Mahayadnya. Dia mendaku menunggu saja apa pun keputusan soal tunjangan itu. “Sudah dikomunikasikan, kami menunggu hasilnya, sedang dibahas, kita akan mengikuti apa yang menjadi keputusan di pusat. Nanti kita lihat sesuai keuangan daerah,” tutup Dewa Jack, sapaan akrabnya. hen
