POSMERDEKA.COM, KLUNGKUNG – Bupati Klungkung, I Made Satria; menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se- Bali T.A 2025 dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, di ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (8/6/2026). LHP tersebut juga diserahkan kepada Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Anom. Turut hadir Gubernur Bali, Wayan Koster, bupati/walikota se-Bali dan Sekda Klungkung, Anak Agung Lesmana.
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam sambutannya menyampaikan, dasar pemberian opini didasarkan pada kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. “Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini, diharap lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Satria menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran BPK RI atas arahan dan bimbingannya. Dia juga berterima kasih kepada komitmen jajaran OPD Pemkab Klungkung serta dukungan DPRD Klungkung, sehingga berhasil mempertahankan capaian ini. “Opini WTP yang kita raih kembali ini bukan sekadar rutinitas atau formalitas administratif semata. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kuat kami untuk mengelola APBD dengan jujur, transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Satria.
Lebih lanjut Satria menekankan, pencapaian ini akan menjadi motivasi bagi Pemkab Klungkung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati juga menegaskan, tata kelola keuangan yang baik adalah fondasi utama dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita patut berbangga dan bersyukur atas capaian ini. Ke depannya, kami akan terus memperkuat sistem pengendalian internal dan melakukan inovasi dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah, agar seluruh program pembangunan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” harapnya. baw
