Kewenangan Bawaslu Tindak Pelanggaran Terganjal Limit Waktu, Wajib Koordinasi Bikin “Tak Bergigi”

  • Whatsapp
KOMISIONER Ketut Rudia memaparkan persoalan terbatasnya limit waktu dan kewenangan Bawaslu dalam menindak laporan pelanggaran Pemilu/Pilkada. Foto: ist
KOMISIONER Ketut Rudia memaparkan persoalan terbatasnya limit waktu dan kewenangan Bawaslu dalam menindak laporan pelanggaran Pemilu/Pilkada. Foto: ist

BANGLI – Bawaslu memiliki keterbatasan waktu saat menindak pelanggaran Pemilu atau Pilkada. Di sisi lain, proses penindakan pelanggaran oleh Sentra Gakkumdu yang di dalamnya terlibat pula Bawaslu, harus dilakukan secara cepat.

“Saat Pemilu, Bawaslu hanya memiliki waktu 14 hari, dan saat Pemilihan (Pilkada) hanya memiliki waktu lima hari saja,” kata komisioner Bawaslu Bali,I Ketut Rudia, dalam rapat pembinaan pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, yang diselenggarakan Bawaslu Bangli, Senin (15/11/2021).

Bacaan Lainnya

Dengan keterbatasan waktu yang ada, Kordiv Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Bali itu menilai Sentra Gakkumdu yang merupakan forum komunikasi Bawaslu, polisi, dan jaksa harus membangun komunikasi baik untuk memperoleh kepastian hukum. Salah satu isu krusial yang kerap terjadi dalam proses penindakan pelanggaran, ucapnya, yakni sering adanya perbedaan pemahaman antara kepolisian dan kejaksaan yang tidak sepakat dengan Bawaslu. “Kondisi itu  menjadikan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu jadi tidak efektif atau berhenti,” serunya dalam rapat yang dihadiri perwakilan Polres Bangli dan Kejari Bangli itu.

Selain itu, sambungnya, forum rapat pleno di Gakkumdu acapkali bukan untuk menyamakan pandangan antarinstitusi, melainkan memberi penilaian semata apakah kajian yang dibuat Bawaslu serta bukti dugaan tindak pidana memenuhi unsur atau tidak. Konsep Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di sidang pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 38 UU No. 7 Tahun 2017, berbeda penjabarannya.

Baca juga :  Kantongi Bukti Berkhianat, PDIP Resmi Usulkan Pecat Made Gianyar

Dalam Pasal 476 ayat (2) misalnya, kata dia, Sentra Gakkumdu “hanya” sebagai forum koordinasi bagi Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan/atau panwaslu kecamatan dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menyatakan perbuatan yang diduga tindak pidana Pemilu. Dalam Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2), Sentra Gakkumdu  dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu yang sifatnya melekat pada Bawaslu. Jadi, walaupun dibentuk tiga lembaga, Sentra Gakkumdu berada dalam atau melekat di Bawaslu, sehingga secara struktural berada di bawah kendali jajaran Bawaslu.

“Seharusnya dalam suatu dugaan tindak pidana yang masih kabur, harus dilakukan upaya penyidikan untuk membuat peristiwa tersebut menjadi terang, apakah tindak pidana atau pelanggaran biasa. Jika dugaan tindak pidana tidak ditindaklanjuti dan selalu dimentahkan, yang terjadi adalah kebenaran materiil tidak akan pernah didapat,” ulasnya.

Dari data yang ada, urainya, tahun 2019 penanganan pelanggaran pidana Pemilu, baik laporan dan temuan, sebanyak 2.724 perkara dengan total perkara yang berhenti dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu mencapai 62 persen. Terhentinya perkara karena belum ada kesepahaman persepsi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan secara bersamaan dalam menangani perkaranya.

Lebih jauh dipaparkan, berkaca dari pengalaman Bawaslu dan jajarannya dalam menangani tindak pidana Pemilu 2019 dengan tugas pengawasan dengan kewenangan sangat terbatas sesuai UU No. 7 Tahun 2017, dia berhipotesa penanganan tindak pidana Pemilu tidak akan berjalan efektif. Kondisi itu terjadi sejauh lembaga yang diberi tugas melakukan tidak diberi cukup kewenangan menegakkan hukum secara mandiri, tanpa harus berkoordinasi dengan institusi lain.

Baca juga :  Tingkatkan Nilai Produk, Diskop Denpasar Gelar Diklat Keterampilan bagi UMKM

Karena itu, dia berpendapat Indonesia mesti memiliki lembaga pengawas Pemilu atau lembaga penegak hukum Pemilu dengan wewenang penuh melakukan seluruh proses, mulai penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan ke sidang pengadilan. “Tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,” katanya menandaskan. hen/gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.