DENPASAR – Masuk masa tenang, alih-alih tenang betulan, tensi kerawanan politik Pilkada 2020 di Bali justru menunjukkan tren menanjak. Dari enam kabupaten/kota yang melangsungkan pilkada, dua daerah yakni Karangasem dan Bangli termasuk dalam kategori tinggi indeks kerawanan pemilunya. Jembrana terbilang meningkat suhu politiknya, sedangkan Denpasar dan Badung merupakan dua daerah yang menghuni peringkat terbawah “klasemen” kerawanan pemilu.
Komisioner Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, berkata tingkat kerawanan masing-masing daerah menyesuaikan indeks kerawanan pemilu yang dibuat Bawaslu. Ada sejumlah indikator yang digunakan untuk memetakan, dan pergerakannya juga dinamis. “Kalau data detail kerawanan TPS memang tidak ada. Kalau melihat dinamika terakhir, Karangasem, Bangli dan Jembrana mendapat atensi lebih untuk pengawasan,” sebutnya, Minggu (6/12/2020).
Rudia tak memungkiri Karangasem masuk kategori rawan untuk politik uang, juga rentan terjadi politisasi bantuan stimulus pemerintah untuk masyarakat, yang dipolitisasi memenangkan paslon tertentu. Justru karena melihat itu, jelasnya, Bawaslu mengirim surat cegah dini ke Gubernur Bali, I Wayan Koster, terkait rencana penyaluran bantuan pemerintah ke Karangasem. Ada juga rumor bahwa satu suara dihargai Rp100 ribu di Karangasem untuk memilih paslon tertentu. Bagi Bawaslu, info itu sangat berharga untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan.
Untuk kerawanan di Bangli, Rudia berkata menimbang perkembangan situasi ”politik terakhir”. Didesak apakah itu maksudnya pemecatan Bupati Bangli, I Made Gianyar, selaku kader PDIP, Rudia tidak menjawab tegas. “Publik kan bisa melihat peristiwa terakhir kayak apa, siapa yang bertarung di sana. Bawaslu Bangli juga memandang situasi itu sebagai potensi kerawanan,’’ sahut mantan jurnalis tersebut.
Khusus untuk di Jembrana, ujarnya, adanya dugaan politik uang dengan membagikan kain kebaya berisi ajakan memilih paslon tertentu, membuat tensi politik meningkat. Bawaslu pun otomatis harus memberi perhatian lebih untuk Jembrana, sebagaimana diberlakukan untuk Karangasem dan Bangli.
Meski begitu, dia menilai eskalasi bergantung dinamika masa tenang juga. Karena itu, patrol pengawasan oleh Bawaslu bersama polisi dan kejaksaan kian digencarkan. ‘’Prinsipnya kami mengimbau dan mengajak masyarakat jangan ada pelanggaran, terlebih politik uang. Jangan sampai nanti tertangkap tangan,’’ pesannya bernada mengancam.
Agar pengawasan dan pencegahan lebih padu, dia berujar mengajak pengampu kepentingan di Sentra Gakkumdu untuk turun ke wilayah sampai tanggal 9 Desember nanti. Sebagai bagian institusi yang diajak kerjasama, sambungnya, Bawaslu juga didukung bhabinkamtibmas di setiap desa untuk deteksi dini pelanggaran yang terjadi. ‘’Kami mengajak semua stakeholder untuk sinergi menjaga keamanan dan mengantisipasi pelanggaran pilkada. Tidak mungkin kami bisa kerja sendiri,’’ tandasnya. hen
