POSMERDEKA.COM, KLUNGKUNG – Persoalan kemiskinan, sampah, infrastruktur pariwisata di Nusa Penida hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi topik hangat yang dibicarakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2025 Pemkab Klungkung, Senin (1/4/2024).
Musrenbang dibuka Penjabat Bupati Klungkung, Nyoman Jendrika, di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung. Musrenbang dimulai dengan pembahasan soal kondisi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung, yang membuat roda pembangunan di Klungkung menjadi terbatas.
Untuk membangun diperlukan dana cukup besar, yang belum mampu dibiayai sepenuhnya dari PAD Klungkung. “Maka dari itu, sumber-sumber PAD dan potensi penerimaan jangan kita tutup. Seperti pendapatan dari pajak reklame dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak hotel dan restoran serta pendapatan dari parkir,” papar Jendrika.
Jendrika menguraikan, Klungkung belum bisa melaksanakan pembangunan dan menyelesaikan sejumlah persoalan secara maksimal, karena kondisi keuangan daerah. Salah satunya dalam menangani persoalan sampah.
Jika Klungkung bisa mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar, dia yakin persoalan sampah akan bisa diselesaikan. Pun mengingatkan supaya potensi-potensi kebocoran dari retribusi segera diatasi, sehingga pendapatan bisa lebih maksimal dan pembangunan bisa berjalan.
Selain persoalan sampah, pada 2025 juga terdapat beberapa isu strategis dan penting yang harus diperhatikan serta dicari solusinya. Antara lain kualitas infrastruktur yang belum memadai, khususnya banyaknya jalan yang menuju destinasi/daerah sasaran investasi dalam kondisi rusak/belum terbangun, dan infrastruktur pelayanan air minum yang belum optimal.
Juga adanya ketimpangan kualitas infrastruktur di Klungkung daratan dengan kepulauan Nusa Penida. Tingkat kemiskinan di Klungkung juga menjadi perhatian dalam Musrenbang ini.
Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan sebesar 5,6 persen, tertinggi ketiga di Bali. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Klungkung tahun 2023 sebesar 73,11, masih di bawah IPM Bali 77,1 nomor tujuh dari sembilan kabupaten/kota di Bali. baw
