MATARAM – Perwakilan sejumlah tokoh warga suku Sasak yang tergabung dalam Masyarakat Adat Sasak (MAS) dari berbagai wilayah di Pulau Lombok, menggelar hearing dengan DPRD NTB, Senin (7/2/2022). Mereka meminta DPRD setempat mengeluarkan sikap politik terkait kebijakan pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah yang dinilai selama ini, merugikan suku Sasak sebagai pemilik suara mayoritas di Provinsi NTB.
Ketua perwakilan tokoh masyarakat Sasak, H. Lalu Sajim Sastrawan Angrat, mengatakan, pihaknya merasa risih dan terusik atas sikap Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, yang terlihat tidak mengindahkan etika, dan komunikasi sosial politik dalam pemerintahannya selama ini. Padahal, wilayah Pulau Lombok sebentar lagi akan menjadi tuan rumah ajang event internasional, yakni MotoGP Mandalika pada Maret 2022.
‘’Tugas kepala daerah itu, adalah menjaga kondusifitas daerah. Ini masyarakat sudah menjaga hal itu. Tapi kepala daerahnya, spontan dan seenaknya saja membuat kegaduhan,’’ kata Sajim.
Menurut mantan Karo Pemerintahan Setda NTB ini, salah satu kebijakan yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat sejauh ini adalah rencana penggantian Sekda NTB, HL. Gita Ariadi. Sajim mendaku, pihaknya tidak mempersoalkan langkah gubernur yang akan melakukan pergantian sekda tersebut. Hanya saja, pernyataan tersebut sebaiknya bersifat internal.
Mengingat, pergantian sekda tersebut memiliki mekanisme dan aturan yang sudah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. ‘’Pernyataan yang menggantikan sekda ini dan diucapkan langsung oleh Pak Gubernur ini, membuat kesatuan masyarakat suku Sasak kian gaduh. Kami paham proses dan dinamika yang terjadi pada pergantian pejabat struktural, apalagi saya juga mantan birokrat. Tapi yang kita sesalkan itu, malah yang memiliki ide mengganti sekda adalah Pak Gubernur secara langsung,’’ jelas Sajim lantang.
Ia mendesak agar DPRD NTB perlu segera melakukan rapat kerja dengan gubernur dalam waktu dekat ini. Pasalnya, antara DPRD dan kepala daerah adalah sama-sama penyelenggara negara.
‘’Kami minta kegaduhan yang ditimbulkan oleh Pak Gubernur ini disetop, karena ini nggak baik bagi keberlangsungan pemerintahan ke depannya. Apalagi, sikap kepala daerah akan sangat berbahaya jika terus dibiarkan kayak begini,’’ ujar Sajim.
Sementara itu, tokoh Sasak asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Lalu Tajir Syahroni, mengatakan, dalam sejarah kepala daerah di NTB, baru pada pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah saat ini, terlihat semangat kebersamaan warga NTB yang terdiri dari tiga suku besar, yakni Sasak, Samawa, dan Mbojo, cenderung dipermainkan. Mantan Kepala Desa Ketara, Lombok Tengah, itu menilai isu pergantian Sekda NTB itu bukan isapan jempol semata. Pasalnya, Gubernur Zulkieflimansyah, sudah langsung bersurat secara diam-diam ke Sekretariat Negara (Setneg,). Di mana, surat pergantian tersebut ditandatangani langsung gubernur seorang diri.
Hanya saja, surat masuk menggantikan Sekda NTB tersebut diketahui, justru oleh salah satu anggota DPR RI yang kebetulan tengah berada di Jakarta. ‘’Wajar kalau kita sebut Pak Gubernur itu rasis dan diskriminatif. Sikapnya yang bersurat diam-diam itu membahayakan keutuhan daerah,’’ tegas Tajir.
Menurut dia, semangat kebersamaan sesuai tradisi tiga suku di NTB yang sudah diletakkan oleh para pendahulu daerah, dalam rangka penempatan pejabat juga berangsur-angsur mulai dihilangkan di era pemerintahan saat ini. Tajir mendaku, penempatan pejabat dengan mayoritas satu suku yang lebih banyak mendominasi. Yakni, suku Samawa, sangat tidak bisa diterima oleh pihaknya.
Dimana, dari total sebanyak 32 orang pejabat eselon II, justru 18 orang pejabat didominasi Suku Samawa dan bukan dari suku Sasak sebagai lokasi Ibu Kota Pemerintahan Provinsi NTB.
Selain itu, untuk posisi Sekda, juga baru-baru ini dilakukan pengisian oleh pemerintah pusat melalui proses yang panjang serta masa pensiun Gita Ariadi juga masih lama. ‘’Memang penempatan dan pergantian pejabat adalah wewenang Pak Gubernur. Tapi, menempatkan satu suku yang mendominasi yang nota bene adalah sama suku dengan Pak Gubernur, itu jelas kebijakan sensitif. Disini, jelas Pak Gubernur seolah-olah mengkerdilkan warga Sasak yang banyak memiliki kompetensi didalamnya,’’ tandas Tajir.
Menjawab hal itu, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mengaku, pergantian seorang Sekda tersebut tidak bisa semudah yang dibayangkan. Ada ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang harus dilengkapi. Termasuk, rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), lantaran sekda adalah pejabat karir tertinggi seorang ASN.
‘’Benar tugas pemerintah itu harus dan wajib menciptakan kondusifitas. Intinya, kamu prihatin atas kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atas dampak yang diucapkan Pak Gubernur. Insyaallah, tanggal 18 Februari setelah reses, kami akan menggelar raker dengan mengundang Pak Gubernur untuk menjelaskan hal ini, karena sikap kayak gini nggak bisa dibiarkan,’’ lugas Isvie.
Ia membenarkan, manakala banyak sekali langkah Gubernur NTB telah membuat kegaduhan dan dikeluhkan oleh masyarakat selama ini. Salah satunya program beasiswa bagi warga NTB ke luar negeri.
‘’Banyak cuitan Pak Gubernur memang sangat menyakitkan hati. Padahal, seorang gubernur itu harus menjaga tutur kata dan perlakuannya dengan bersikap harus adil. Intinya, semua catatan yang dilaporkan dan dikeluhkan sudah ada di kami. Termasuk di beberapa OPD Pemprov juga banyak yang mengeluhkan juga telah kita catat seluruhnya,’’ tandas Isvie Rupaeda.
Sementara itu, sejumlah pimpinan fraksi di DPRD NTB juga terlihat hadir pada hearing tersebut. Mereka yakni, Partai Gerindra, Golkar, PPP, PAN, dan fraksi gabung Bintang Nurani Perjuangan Rakyat yang terdiri dari PDIP, PBB dan Partai Hanura.
Pimpinan Fraksi Bintang Nurani Perjuangan Rakyat DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi, menjelaskan, pergantian Sekda NTB, terlihat jelas memiliki tujuan politik. Padahal, gubernur sebenarnya tahu, manakala regulasi menggantikan sekda itu sangat sulit, serta tidak semudah membalikkan telapak tangan.
‘’Karena dia tahu sulit, maka dia kelihatan memainkannya, tapi itu keliru karena ada yang tahu jika suratnya sudah sampai ke pusat. Maka, tugas saya akan serius memperjuangkan agar sekda NTB, tetap bertahan di posisinya saat ini,’’ tegas Ruslan.
Menurut politisi PDIP itu, dari hasil konsultasi yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat melalui Kemenpan RB, Kemendagri hingga BPK RI, sejauh ini kinerja Sekda NTB selama dua tahun ini, masih landai-landai saja. Hanya saja, Ruslan juga miris, lantaran pada pembahasan APBD NTB tahun 2021, Sekda NTB selalu Ketua TAPD Pemprov, tidak pernah dilibatkan dalam setiap pembahasannya alias dikucilkan.
‘’Wajar jika banyak muncul praktik program direktif kepala daerah di APBD 2021 hingga 2022 ini. Ini karena jalannya Pak Gubernur dan timnya untuk memuluskan programnya hanya dengan memarkir Sekda. Karena ini persoalan politik, maka sesuai hasil rapat partai dan fraksi, saya akan berjuang juga secara politik,’’ tandas Ruslan Turmudzi. rul
