Kebebasan Berekspresi PPK-PPS di Medsos Dipasung

  • Whatsapp
KETUA KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, saat memberi materi dalam bimtek PPK-PPS Kota Denpasar menyambut Pilkada 2020, Minggu (21/6/2020). Foto: gus hendra
KETUA KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, saat memberi materi dalam bimtek PPK-PPS Kota Denpasar menyambut Pilkada 2020, Minggu (21/6/2020). Foto: gus hendra

DENPASAR – Menjaga netralitas sebagai penyelenggara, kebebasan berekspresi jajaran PPK dan PPS di media sosial (medsos) sangat dibatasi. Larangan tersebut selama mereka bertugas menjalankan tahapan Pilkada 2020. “Untuk sementara kebiasaan untuk membuat status di media sosial, yang biasanya bebas, sekarang itu istilahnya dipasung. Harus dijaga betul agar tidak mencederai spirit netralitas sebagai penyelenggara pilkada,” kata Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, usai bimbingan teknis (bimtek) PPK dan PPS, Minggu (21/6/2020).

Lebih jauh diutarakan, para penyelenggara pesta demokrasi diikat dengan etika khusus. Mereka wajib tegak lurus melaksanakan etika tersebut saat mengampu tanggung jawab, karena netralitas merupakan harga mati. Konsekuensinya, komentar atau status di medsos mesti benar-benar dijaga agar tidak dimaknai memihak pasangan calon tertentu di Pilkada. “Kecuali postingan sebelum atau sesudah pilkada, itu lain ceritanya. Tidak ada masalah,” lugasnya.

Baca juga :  Putri Koster : Tunda Hamil di Masa Pandemi

Topik ini, sambungnya, menjadi salah satu yang memantik diskusi hangat peserta bimtek. Dia bilang komisioner
Sibro Mullissyi memaparkan persoalan ini kepada peserta dengan memberi contoh kasus nyata pelanggaran asas imparsial. Salah satunya tentang ada PNS di satu kabupaten di Bali yang menjadi “pasien” Bawaslu karena memberi tanda “like” kepada paslon tertentu di medsosnya. Prinsip sama juga dianut penyelenggara pemilu, dan karena itu diminta berhati-hati menggunakan jarinya di medsos.

“Dengan banyaknya pagar pembatas dalam sikap sehari-hari, saya salut masih banyak yang mau jadi penyelenggara di masa pandemi ini. Spirit rekan-rekan PPK dan PPS itu menjadi dorongan moral dan vibrasi positif bagi kami di KPU,” puji komisioner plontos tersebut.

Baca juga :  Peningkatan Angka Kasus Covid-19 di Denpasar, Karena Kuantitas Tes Secara Masif

Badan ad hoc itu, terangnya, diajak sebagai ujungtombak untuk menambah konfidensi komisioner. Mereka juga menjadi garda terdepan turun ke masyarakat membawa perubahan budaya kenormalan baru saat bertugas. Bimtek dilakukan, imbuhnya, untuk persiapan rekrutmen PPDP dan persiapan coklit data pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan. “Coklit itu misi kami untuk menyempurnakan data pemilih agar benar-benar aktual,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.