DENPASAR – Menjaga netralitas sebagai penyelenggara, kebebasan berekspresi jajaran PPK dan PPS di media sosial (medsos) sangat dibatasi. Larangan tersebut selama mereka bertugas menjalankan tahapan Pilkada 2020. “Untuk sementara kebiasaan untuk membuat status di media sosial, yang biasanya bebas, sekarang itu istilahnya dipasung. Harus dijaga betul agar tidak mencederai spirit netralitas sebagai penyelenggara pilkada,” kata Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, usai bimbingan teknis (bimtek) PPK dan PPS, Minggu (21/6/2020).
Lebih jauh diutarakan, para penyelenggara pesta demokrasi diikat dengan etika khusus. Mereka wajib tegak lurus melaksanakan etika tersebut saat mengampu tanggung jawab, karena netralitas merupakan harga mati. Konsekuensinya, komentar atau status di medsos mesti benar-benar dijaga agar tidak dimaknai memihak pasangan calon tertentu di Pilkada. “Kecuali postingan sebelum atau sesudah pilkada, itu lain ceritanya. Tidak ada masalah,” lugasnya.
Topik ini,
sambungnya, menjadi salah satu yang memantik diskusi hangat peserta bimtek. Dia
bilang komisioner
Sibro Mullissyi memaparkan persoalan ini kepada peserta dengan memberi contoh
kasus nyata pelanggaran asas imparsial. Salah satunya tentang ada PNS di satu kabupaten
di Bali yang menjadi “pasien” Bawaslu karena memberi tanda “like” kepada paslon tertentu di medsosnya.
Prinsip sama juga dianut penyelenggara pemilu, dan karena itu diminta
berhati-hati menggunakan jarinya di medsos.
“Dengan banyaknya pagar pembatas dalam sikap sehari-hari, saya salut masih banyak yang mau jadi penyelenggara di masa pandemi ini. Spirit rekan-rekan PPK dan PPS itu menjadi dorongan moral dan vibrasi positif bagi kami di KPU,” puji komisioner plontos tersebut.
Badan ad hoc itu, terangnya, diajak sebagai ujungtombak untuk menambah konfidensi komisioner. Mereka juga menjadi garda terdepan turun ke masyarakat membawa perubahan budaya kenormalan baru saat bertugas. Bimtek dilakukan, imbuhnya, untuk persiapan rekrutmen PPDP dan persiapan coklit data pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan. “Coklit itu misi kami untuk menyempurnakan data pemilih agar benar-benar aktual,” pungkasnya. hen
