ASN Badung Diingatkan Tak Terlibat Politik Praksis

  • Whatsapp
ANGGOTA Bawaslu Badung, I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita. Foto: ist
ANGGOTA Bawaslu Badung, I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita. Foto: ist

MANGUPURA – Pilkada Badung tahun 2020 diwarnai adanya keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Badung dalam mendukung paslon. Berkaca dari pengalaman itu, Bawaslu Badung mulai bergerak melakukan edukasi dan pencegahan. Fokusnya saat ini pengawasan konten media sosial. 

“Belajar dari yang sudah-sudah, ada penindakan netralitas ASN. Mereka terpantau secara pengawasan perilakunya di media sosial. Ini artinya media sosial tidak bisa dianggap sepele, karena sudah dianggap memiliki ruang tersendiri sekarang,” urai anggota Bawaslu Badung, I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, Rabu (8/12/2021).

Bacaan Lainnya

Menimbang pengalaman saat Pemilu dan Pilkada sebelumnya, dia menilai pihak-pihak yang dilarang secara undang-undang untuk berpolitik praksis, justru perilakunya banyak berpolitik di media sosial. Kata Sasmita, pihak-pihak yang dilarang berpolitik praksis semestinya bersikap netral, objektif, tidak subjektif.

Karena itu, kata dia, untuk mencegah pelanggaran di media sosial, Bawaslu Badung juga mengundang bagian Kehumasan Pemkab Badung untuk rapat “Sinergitas Kehumasan dengan Stakeholders dalam Penyelenggaraan Pemilu”. Pertemuan dilangsungkan di kantor Bawaslu Badung, kawasan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Selasa (7/12/2021).

“Ini sebagai langkah awal yang kami lakukan jauh-jauh hari. Sebab, untuk melawan disinformasi, hoaks, dan politisasi SARA di media sosial diperlukan sinergi dengan kehumasan. Humas sebagai corongnya lembaga, dan juga sebagai sarana sosialisasi dan edukasi ke masyarakat,” lugasnya.

Baca juga :  Murung Badung PHR Dibendung

Bawaslu Badung mengajak bersama-sama membuat konten yang mengedukasi masyarakat, termasuk untuk menangkis jika ada buzzer (pendengung) yang sangat berpotensi memecah belah di media sosial. Sinergi yang dimaksud, lanjut dia, bisa berbentuk membuat konten bersama yang mengedukasi terkait literasi yang benar tentang pemilu dan demokrasi.

“Kami meyakini kontestasi Pemilu tahun 2024 akan berjalan lebih dinamis. Pada pemilu 2024, fokus pengawasan kami adalah di media sosial. Sebab, di situ sangat berpotensi disinformasi, hoaks dan politisasi SARA,” paparnya menandaskan. nas

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.