MANGUPURA – Terjadinya stigma negatif oleh masyarakat membuat tes cepat (rapid test) menjadi hal menakutkan bagi penyelenggara Pilkada 2020. Adanya calon PPDP di Badung yang kabur saat hendak diambil darah untuk tes cepat bisa dijadikan bukti.
“Dia sudah ambil nomor antrean, tapi belum diperiksa malah kabur orangnya. Itu kejadian waktu rapid test di Puspem Badung tanggal 2 Juli lalu,” tutur Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta, dengan nada menahan geli, Rabu (8/7/2020).
Syukurnya, kata dia, kepala lingkungan dari calon PPDP itu tahu warganya kabur dan kemudian menjemputnya untuk mengikuti tes cepat. Hanya, Semara Cipta tidak merinci lebih jauh apakah hasil tes cepat calon PPDP itu reaktif atau nonreaktif. Respons kecemasan semacam itu dia sayangkan, karena dinilai sebagai respons yang tidak perlu.
Tak hanya itu, dia berkisah ada satu PPK di wilayah Badung Selatan menyatakan mundur karena tidak mau tes cepat. Mau tidak mau KPU mesti mencarikan pengganti, dengan minta kepada lembaga pendidikan atau masyarakat yang bersedia. Syarat utamanya satu: bersedia ikut tes cepat. Atau bisa juga jika sudah pernah mengikuti tes cepat secara mandiri.
“Kenapa harus takut rapid test? Selain gratis, ini poses skrining awal penyelenggara untuk periksa diri sebelum divonis jadi penyebar atau klaster baru,” sebut pria yang akrab disapa Kayun itu keheranan.
Kalaupun hasilnya reaktif, sambungnya, ada mekanisme tes usap yang biayanya juga ditanggung pemerintah. Bila kemudian memang hasilnya positif, ada tahap perawatan dengan biaya lagi-lagi ditanggung pemerintah. Tes cepat untuk penyelenggara juga dipandang bentuk komitmen tanggung jawab mereka atas keselamatan diri sendiri dan orang lain. Meski begitu, dia mendaku bisa memaklumi kecemasan itu sebagai akibat adanya stigma negatif masyarakat ketika seseorang dinyatakan reaktif hasil tes cepatnya.
Adanya calon PPDP yang dites usap tanggal 2 Juli karena hasil tes cepatnya reaktif, Kayun mendaku sampai kini belum dikabari hasilnya oleh Dinas Kesehatan Badung. Begitu juga dengan tes usap tanggal 5 Juli. Padahal hasil tes usap paling lama dua hari sudah keluar.
Kata dia, sampel lendir (swab) calon PPDP itu diperiksa di laboratorium di RS Unud, dan konon alatnya ada kerusakan. Karena itu hasilnya lama belum keluar, dan sementara mereka menjalani karantina di satu hotel di Kuta. “Total ada 13 PPDP, satu PPS dan satu sekretariat PPS yang tes swab. Kami sudah koordinasi di Diskes Badung, tapi ada prosedur hasilnya akan dilaporkan dulu ke RSUD Mangusada dan Gugus Tugas Badung,” terangnya.
Berhubung masa kerja tahapan coklit sudah dekat, Kayun berkata akan mengganti PPDP yang hasil tes cepatnya reaktif. Pertimbangannya, jika menunggu hasil tes usap, tempo yang dimiliki untuk mencari pengganti juga mepet. Senyampang masih bisa dicarikan, dia memilih mencari pengganti. “Ya, tetap harus optimis akan dapat pengganti. Masa tidak optimis?” kelakarnya menutup perbincangan. hen
