POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) menjadi langkah strategis Bawaslu UNTUK memperkuat perlindungan di lingkungan kerja hingga tingkat daerah. Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menekankan pentingnya penguatan kapasitas, koordinasi, dan mekanisme kerja Pokja agar upaya pencegahan berjalan efektif.
Hal tersebut diutarakan dalam Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Mengawasi Pemilu di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, 9–11 November 2026. Menurut Ariyani, keberadaan Pokja di sembilan Bawaslu kabupaten/kota di Bali merupakan wujud komitmen menghadirkan lingkungan pengawasan yang inklusif dan aman. Penguatan Pokja PPKS dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi struktur, kapasitas sumber daya manusia, maupun mekanisme kerja.
“Ke depan, yang perlu kita perkuat adalah bagaimana setiap jajaran memiliki pemahaman yang sama dan mampu menjalankan perannya. Ini merupakan tanggung jawab bersama dalam kelembagaan,” ujar Ariyani.
Dalam forum yang sama, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menekankan pentingnya konsolidasi perempuan pengawas pemilu sebagai ruang berbagi pengalaman. Pula mengidentifikasi persoalan dan merumuskan mitigasi risiko berdasarkan pengawalan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Konsolidasi perempuan pada saat ini, kami berharap saling berbagi cerita tentang bagaimana perjalanan mengawasi pemilu di Indonesia. Kemudian bagaimana mitigasi risikonya, dan bagaimana solusi ke depan,” kata Bagja, mengingatkan agar ruang komunikasi terus dibuka karena persoalan di lingkungan kerja tidak selalu terlihat terbuka.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menambahkan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus menjadi tanggung jawab kelembagaan yang melekat kepada seluruh jajaran. Jadi, bukan dibebankan kepada perempuan atau divisi tertentu. Lolly mengungkapkan, masih ada 17 provinsi yang belum membentuk Pokja PPKS, dan mengingatkan agar ketiadaan laporan kasus tidak dijadikan alasan menunda pembentukan.
“Ketika bicara tentang pokja, maka kita sedang bicara tentang pencegahan sekaligus penanganan kekerasan seksual. Jangan sampai muncul anggapan bahwa karena tidak ada kasus di daerah, maka pokja tidak perlu dibentuk,” tegas Lolly, seraya menekankan agar kebijakan ini dijaga keberlanjutannya lintas kepemimpinan. hen
