POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Bawaslu Provinsi Bali menggandeng Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Bali untuk meningkatkan kesiapsiagaan jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi potensi gangguan keamanan. Pembekalan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi tanggap darurat huru-hara di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, Rabu (11/11/2026).
Menurut Kordiv SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, dinamika politik dan keamanan yang terus berkembang, menuntut kesiapsiagaan jajaran Bawaslu dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Kata dia, kondisi tersebut perlu direspons melalui peningkatan pemahaman pegawai terhadap langkah-langkah penanganan situasi darurat, khususnya untuk memastikan keselamatan dan keamanan di lingkungan kantor.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap setiap personel di Bawaslu Bali memahami tindakan awal yang harus dilakukan. Termasuk bagaimana menjaga keselamatan diri dan berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila situasi membutuhkan penanganan lebih lanjut,” papar Dodo, sapaan akrabnya.
Dia menilai pembekalan tersebut penting, agar kesiapan menghadapi keadaan darurat tidak hanya bertumpu pada petugas keamanan, tetapi juga melibatkan seluruh pegawai sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Perwakilan Satbrimob Polda Bali, Iptu AA Bagus Parmita, menyoroti pentingnya penguatan sistem keamanan internal, sebagai langkah mitigasi terhadap potensi gangguan keamanan. Menurutnya, pemetaan kerawanan dan kemampuan mengenali perkembangan situasi menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Melalui pelatihan ini, Brimob memberi pemahaman mengenai langkah-langkah penanggulangan awal ketika muncul potensi gangguan keamanan.
“Harapannya, situasi dapat diantisipasi sejak dini, sehingga tetap terkendali. Apabila eskalasi meningkat, tentu diperlukan koordinasi dan penanganan lebih lanjut dari pihak kepolisian,” terangnya.
Dalam sesi pemaparan materi, personel Satbrimob Polda Bali, Gede Dedi Prima E, turut menjelaskan pentingnya pengenalan, pencegahan, dan deteksi dini terhadap potensi huru-hara. Ia mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang, selama dilaksanakan sesuai ketentuan. Ketika situasi mulai meningkat, yang terpenting adalah tetap tenang dan menjalankan prosedur yang ditetapkan.
“Keselamatan harus menjadi prioritas, mulai dari pengamanan jalur evakuasi, penyelamatan pimpinan dan pegawai, hingga perlindungan dokumen serta aset penting,” ulasnya.
Pembekalan tersebut juga dilengkapi dengan skenario simulasi tanggap darurat, yang menggambarkan kedatangan sekelompok massa untuk menyampaikan aspirasi di Kantor Bawaslu Provinsi Bali. Dalam skenario itu, petugas keamanan terlebih dahulu melakukan pemantauan, sementara tim negosiator berupaya membuka dialog dengan perwakilan massa.
Situasi kemudian digambarkan meningkat ketika sebagian massa mendesak masuk ke area kantor. Menghadapi kondisi tersebut, petugas keamanan berkoordinasi dengan personel kepolisian, sedangkan pegawai menjalankan prosedur tanggap darurat sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan.
Salah satu bagian utama simulasi berfokus pada evakuasi pimpinan Bawaslu. Tim evakuasi bertugas mendampingi Ketua, empat anggota Bawaslu Provinsi Bali, serta Kepala Sekretariat menuju lokasi aman melalui jalur yang telah dipastikan keselamatannya.
Selain evakuasi pimpinan, skenario tersebut mencakup pengamanan dokumen penting, perangkat elektronik, dan aset prioritas. Dalam prosedur tersebut, keselamatan manusia ditempatkan sebagai prioritas utama. Penyelamatan aset hanya dilakukan apabila kondisi memungkinkan, sementara koordinasi dengan aparat kepolisian dan komunikasi persuasif tetap dikedepankan untuk meredakan ketegangan. hen
