MATARAM – Anggota Fraksi Gerindra DPRD NTB, HL Sudihartawan, menyerukan agar wacana penolakan terhadap calon anggota legislatif (caleg) “impor” yang kini digulirkan sejumlah pihak di kanal media sosial agar dihentikan. Alasannya, isu tersebut sangat kontraproduktif dengan semangat kebangsaan dan bernegara, yang ditanamkan para pendiri bangsa Indonesia.
“Ingat, kita ini sudah berikrar bersama, dan jelas satu bangsa dan bahasa adalah Indonesia. Enggak elok jika isu kedaerahan kita kembangkan kembali untuk menolak masuknya caleg dari luar NTB, padahal dalam pemilu lalu mereka banyak yang terpilih,” ucap Sudihartawan, Senin (16/5/2022).
Menurut Mik Sudi, panggilan akrab Sudihartawan, isu “caleg impor” diyakini tidak akan berpengaruh lagi jika dikembangkan dalam kontestasi Pileg 2024 mendatang. Kata dia, pemegang kekuasaan dalam memilih adalah masyarakat, yang sudah bijak dan arif memilih siapa yang layak menjadi wakil mereka di parlemen. Apalagi khusus wakil NTB di DPR RI, haruslah mereka yang memiliki kapasitas, kapabilitas serta intelektual di atas rata-rata warga NTB. Pun harus memiliki jaringan yang cukup kuat.
Lebih jauh diuraikan, ketika DPP menugaskan bukan warga NTB masuk ke Dapil NTB, tapi orangnya punya kemampuan dan kriteria mampu menjadi corong bagi warga NTB di pentas nasional, tentu tidak masalah dipilih. “Maka saya mengajak kita berpikir rasional, jangan hanya karena ketidaksukaan pada salah satu orang, lantas semuanya dianggap enggak baik. Ini yang salah,” lugasnya.
Jabatan politik di DPR, sambungnya, bukan penunjukan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, tapi hasil proses politik bernama pemilu. Karena itu, Mik Sudi mengajak sejumlah kalangan muda yang menggagas gerakan tolak “caleg impor” tersebut untuk kembali ke fitrah dan akal sehatnya.
“Kalau memang mau maju sebagai caleg, ya silakan saja tarung dan berkompetisi dengan sehat serta fair. Tapi jangan pergunakan isu-isu yang enggak baik pada tokoh yang sudah berbuat baik, dan nyata gerakannya dirasakan warga dan daerah NTB selama ini,” seru Sudihartawan bernada membela sosok yang dibidik melalui isu “caleg impor” tersebut.
Sebelumnya, isu tolak caleg impor kencang dilontarkan Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) DPD Provinsi NTB. “Caleg impor” dinilai dapat merusak tatanan strategi pembangunan daerah. Hal tersebut terlihat dari pergantian Mori Hanafi, yang sebelumnya menjabat pimpinan DPRD NTB, dan pergantiannya diduga diinisiasi anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok yang bukan masyarakat asli NTB. Sosok dimaksud merujuk kepada Bambang Kristiono (HBK). GSPI menganggap pergantian tersebut tidak mempertimbangkan stabilitas kedaerahan yang selama ini dijaga para tokoh di NTB.
“Kita berkaca dari kasus Mori, yang mana Mori sebagai referensi Pulau Sumbawa di DPRD NTB diganti. Porsi itu sudah jadi kesepakatan dan kebiasaan dari dulu, tapi dirusak caleg ‘impor’ yang tidak tahu-menahu tentang daerah kami,” tuding Ketua GSPI NTB, Ghita Pramudya Putra, Senin (9/5/2022). rul
