MATARAM – Sebagai pihak yang kali pertama menggagas menggunakan hak interpelasi DPRD NTB kepada Pemprov NTB, Fraksi Demokrat DPRD NTB justru mulai mengendurkan rencana mereka. Alasannya unik, yakni interpelasi tidak dibutuhkan lagi. Padahal wacana menggunakan hak bertanya kepada Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah itu, kini mendapat dukungan sejumlah pihak, baik di kalangan legislatif maupun publik.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD NTB, Rais Ishak, yang pertama melempar wacana itu, mengingatkan semua pihak untuk tidak menjadikan interpelasi sebagai euforia. “Dalam perjalanan wacana interpelasi, masalah yang ada sudah diperbaiki. Jadi ngapain repot-repot? Kita harus rasional,” ujarnya, Senin (1/2/2021).
Rais tidak menampik, sesuai instruksi Ketua Fraksi Demokrat DPRD yang juga Ketua DPD Demokrat NTB, TGH Mahally Fikri, dia menggalang kekuatan untuk melakukan hak interpelasi. Konsolidasi dan penyamaan persepsi dilakukan bersama fraksi lain, sehingga syarat penggunaan hak interpelasi yakni minimal 10 orang terdiri lebih dari satu fraksi, terpenuhi.
Namun, setelah persyaratan terpenuhi, Demokrat belum juga mengajukan usulan hak interpelasi ke pimpinan DPRD. Rais beralasan beberapa waktu lalu dilakukan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan dihadiri Bappeda, BPKAD, Sekda, dan lain-lain. Menurut Rais, dalam pertemuan tersebut beberapa hal yang menjadi dasar interpelasi dibahas tuntas. “Terjawab beberapa hal, termasuk soal pokir, utang piutang Pemprov. Sudah dijawab dan ada jalan keluar,” tegasnya.
Dia pun mengapresiasi eksekutif karena responsif terhadap wacana interpelasi. “Awal Februari akan diatasi semuanya dan tidak ganggu APBD 2021. Kekhawatiran kami kalau tidak ada kejelasan pola pembayaran, APBD 2021 akan terganggu. Itu sudah terjawab semua,” tambahnya meyakinkan.
Pernyataan senada diungkapkan anggota Fraksi Nasdem, Raihan Anwar. Dia yang semula bersemangat juga “latah” menarik diri dengan alasan hak interpelasi tidak dibutuhkan lagi. “Karena sudah ada komunikasi dengan TAPD, sudah dijelaskan terkait persoalan skema pembayaran utang tersebut dan penyesuaian RKA 2021. Kemudian atas arahan dari Kemendagri ternyata oke, tidak melanggar hukum, ya oke sudah baik berarti. Buat apa lagi mau interpelasi?” cetusnya.
Namun, pandangan berbeda dilontarkan Fraksi PPP dan Gerindra. Mereka berkomitmen ingin melanjutkan penggunaan hak interpelasi. Alasannya, banyak masalah penting yang harus diselesaikan, bukan sekadar program pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB.
Ketua Fraksi PPP, Muhammad Akri, berujar alasan melakukan interpelasi karena buruknya tata kelola pemerintahan. Apalagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB menurun. “Saya lagi silaturahmi dengan ketua-ketua fraksi, nanti kami akan jumpa pers,” ucapnya.
Terkait sikap Fraksi Demokrat yang kini tidak jelas, PPP memastikan tidak akan pernah terkontaminasi. “Masalah Demokrat itu urusan dia. Kami mau interpelasi bukan soal pokir,” serunya.
Ketua Fraksi Gerindra, Nauvar Furqony Farinduan, mendaku tetap ingin melakukan hak interpelasi. Dia berargumen tetap mengacu terhadap rapat fraksi yang dilakukan, dan sampai kini belum ada lagi rapat lanjutan untuk mengubah keputusan rapat fraksi sebelumnya.
Yang paling berbeda adalah sikap Fraksi Golkar, yang mengklaim “tidak tahu apa-apa” tentang rencana interpelasi tersebut. “Wah nggak ngikuti saya soal interpelasi. Fraksi belum bicara apa-apa karena ini harus rapat dan konsultasi ke partai,” tutur Ketua Fraksi Golkar, Misbah Mulyadi, dengan nada kalem. rul
