DENPASAR – Bagi para kepala desa (kades) di Bali dan atlet peraih medali di PON Papua, ada berita gembira tahun 2022 mendatang. Pemprov Bali akan memberi insentif kepada para kades senilai Rp1,5 juta, dan mengguyur bonus bagi para atlet serta pelatih yang meraih medali pada PON XX di Papua beberapa waktu lalu. Kabar itu diutarakan Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry, usai rapat antara TAPD Provinsi Bali bersama Pansus APBD/Banggar DPRD Bali, Senin (25/10/2021).
Menurut Sugawa, kesimpulan rapat antara lain menyetujui alokasi anggaran untuk bonus atlet PON di Papua senilai Rp30 miliar. Bonus akan dikucurkan untuk atlet dan pembina/pelatih yang dapat medali, dengan nilai bonus diharapkan lebih besar daripada bonus PON sebelumnya. “Pencairannya bisa dipercepat pada awal tahun 2022, dan urusan lebih teknis nanti didiskusikan dengan KONI Bali,” cetus Ketua DPD Partai Golkar Bali tersebut.
Bonus medali untuk atlet itu, diharap bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi Bali di masa mendatang. Untuk PON mendatang, dia juga mendorong Pemprov Bali harus berani mengambil kesempatan sebagai tuan rumah. “Kami saran dan usulkan agar penetapan PON yang akan datang tidak melalui proses bidding (menawar) lagi, tapi langsung ditunjuk oleh pemerintah pusat. Bali kami sarankan untuk siap,” serunya.
Hal lain yang disepakati, sebutnya, yakni Pemprov Bali pada tahun 2022 memberi insentif Rp1,5 juta kepada para kepala desa di seluruh Bali. Karena itu, alokasi anggaran pada 2022 ditambah di kisaran Rp11,4 miliar di APBD Induk. Sementara untuk finalisasi angka APBD Induk 2022, baik dari sisi pendapatan, belanja, pembiayaan dan defisit, dia berujar akan dibahas lagi setelah TAPD berkoordinasi dengan Gubernur. “Tadi hadir saat rapat Ketua Pansus Pak Gede Kusuma Putra, ada Pak Agung Adhi Ardhana, ada Pak Dewa Mahayadnya, Pak Kade Dharma Susila, Pak Cok Agung dan Bu Dwi Utami,” urainya.
Disinggung bagaimana menutupi defisit tahun ini yang mencapai Rp400 miliar tanpa diimbangi dengan Silpa yang memadai, Sugawa menjawab persoalan itu sedang dikaji oleh TAPD bersama Gubernur. Rencananya Pansus akan mengundang kembali TAPD pada pekan depan. Selain itu, sambungnya, legislatif mendorong kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutupi defisit yang ada. “Bagi kami kenaikan PAD itu masih dimungkinkan, mengingat kenaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mendatang,” urai pemegang gelar Doktor di bidang ekonomi tersebut.
Saat didesak dalam skenario terburuk ketika PAD tetap “berdarah-darah”, langkah apa yang sekiranya bisa dilakukan selain rasionalisasi anggaran, Sugawa menyebut pemerintah mesti memprioritaskan kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah. Dia juga menilai Pemprov sangat mampu melakukan itu, meski ada informasi lain menyebut OPD di Pemprov mulai waswas dengan kondisi keuangan saat in.
“Sangat mampu, Gubernur harus optimis, TAPD juga bilang bilang optimis kok,” urainya memungkasi. hen
