Bawaslu Akui Tak Bisa Puaskan Semua Pengadu, Usut Pelanggaran Dibatasi Regulasi

  • Whatsapp
IGN Bagus Cahya Sasmita didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Badung, Firman Kurniawan, saat riung media di kantor Bawaslu Badung, beberapa waktu lalu. Foto: hen
IGN Bagus Cahya Sasmita didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Badung, Firman Kurniawan, saat riung media di kantor Bawaslu Badung, beberapa waktu lalu. Foto: hen

MANGUPURA – Dibentuk dengan cita-cita ideal menangani pelanggaran saat hajatan politik pemilu nasional dan lokal, tapi tidak semua pelanggaran bisa diusut Bawaslu. Sepanjang pelanggaran termaktub dalam UU Pemilu jelas dapat diselesaikan, tapi ceritanya berbeda ketika pelanggaran itu mesti memakai aturan di luar UU Pemilu. Hal itu diutarakan komisioner Bawaslu Badung, IGN Bagus Cahya Sasmita, dalam riung media beberapa waktu lalu.

Dia menguraikan, tidak semua pelanggaran dapat diproses sendiri oleh Bawaslu, hanya sebatas administrasi penyelenggara pemilu. Jika pelanggaran itu ranahnya di luar UU Pemilu, maka Bawaslu akan menyerahkan penanganannya ke pihak berwenang. Misalnya menyangkut pelanggaran oleh ASN, maka yang menangani sampai sanksi adalah Komisi ASN. Jika ada unsur pidana, penanganan dibawa ke Sentra Gakkumdu yang di dalamnya terdapat unsur Kejaksaan dan Polri.

Bacaan Lainnya

“Kadang ada harapan yang jadi kecewa di masyarakat, sebab jika pidana itu tak bisa langsung kami proses, tapi di Gakkumdu. Bawaslu juga banyak keterbatasan, misalnya mengusut politik uang yang pembuktiannya rumit, atau orang yang memilih lebih dari sekali,” ulasnya didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Badung, Firman Kurniawan.

Khusus terkait politik uang, dia berujar pers memiliki peran besar dalam mencegah dan membangun kesadaran publik atas bahayanya. Sebab, salah satu akar korupsi adalah karena biaya politik yang tinggi. Antara lain sistem penentuan kursi di internal parpol masih biaya tinggi. Dia pribadi berharap Pemilu 2024 mengadopsi sistem baru untuk menekan korupsi.

Baca juga :  H-1 World Superbike, Jumlah Penumpang Bandara Lombok Melonjak

“Secara praktik, tidak ada sistem ideal sepenuhnya. Pasti ada saja kelemahannya, bergantung dinamika politik dan kebutuhan masyarakat juga,” ucapnya.

Selain politik uang, Bagus menilai politisasi unsur SARA juga berbahaya bagi proses demokratisasi. Pers diajak mencegah politisasi SARA itu, karena malaintegrasi saat ini dimulai dari “perang udara” di media sosial. “Saya percaya insan pers punya idealisme tinggi untuk menjaga integritas bangsa kita,” tegasnya.

Disinggung kegiatan Bawaslu pada saat tidak ada tahapan Pemilu atau Pilkada, dia mendaku lebih banyak konsolidasi internal dan sinergitas penyelenggara untuk sosialisasi pencegahan serta menyamakan persepsi. Pun rutin uji petik data hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU Badung. Tujuannya untuk menghasilkan data pemilih berkualitas menyambut Pemilu Serentak 2024.

“Sejauh ini hasilnya sesuai apa yang dilakukan KPU, gunanya untuk memvalidasi hak pilih masyarakat. Sebab, yang bisa mencabut hak pilih itu hanya pengadilan. Jika ada hak pilih yang salah, maka itu termasuk pelanggaran,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.